Waspadai kecurangan pemilu di luar negeri

Sindonews.com - Migran Care mengkhawatirkan terjadinya kecurangan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 di luar negeri. Kekhawatiran itu muncul karena adanya rentang waktu yang panjang antara pemungutan suara dan penghitungan suara.

Seperti diketahui, pemilu di luar negeri digelar lebih awal, yakni antara 30 Mare hingga 6 April 2014. Kendati pemungutan suara lebih awal, namun penghitungan suara tetap dilaksanakan pada 9 April 2014, berbarengan dengan penghitungan suara pemilu legislatif di dalam negeri. Pemilu luar negeri ini akan digelar di 130 kantor perwakilan RI di luar negeri

Migran Care mengingatkan KPU untuk mewaspadai peluang kecurangan ini, terutama akibat minimnya pengawasan di lapangan. Lembaga ini mengungkap sejumlah kelemahan pada Pemilu 2009 yang bisa menjadi celah kecurangan pada pemilu kali ini. Potensi tersebut terutama pada pemungutan suara yang menggunakan model drop box dan surat menyurat lewat pos.

Analis Kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo mencontohkan kasus pada Pemilu Presiden 2009 di Malaysia. Saat itu drop box ditempatkan di pabrik-pabrik di daerah industri selama 2-3 hari tanpa pengawasan, baik dari PPLN maupun Panwaslu LN.

"Tidak ada yang mengawasi apakah buruh migran kita yang bekerja di pabrik itu bebas dari intimidasi, praktik politik uang, atau kemungkinan pencontrengan dilakukan oleh bukan orang yang berhak memilih," tutur Wahyu, Minggu 30 Maret 2014.

Pada pemilu legislatif ini, menurut dia, celah kecurangan bertambah karena waktu pemungutan suara di dalam negeri dan di dalam negeri digelar tidak bersamaan.

Menurut Wahyu, ini memungkinkan adanya mobilisasi massa di daerah perbatasan, seperti warga Batam yang digiring ke Singapura, Entikong ke Kuching (Malaysia), dan Nunukan ke Tawau (Malaysia).

"Kami harapkan KPU bisa mengantisipasi kemungkinan kecurangan dengan modus mobilisasi pemilih ini, terutama di daerah perbatasan yang relatif mudah dijangkau. Situasi menjadi lebih rawan karena pada beberapa negara yang berbatasan dengan Indonesia berlaku sistem drop box yang minim pengawasan," ujar dia.