PDIP keluhkan jadwal kampanye ke KPU
Jum'at, 21 Maret 2014 - 14:35 WIB
PDIP keluhkan jadwal kampanye ke KPU
A
A
A
Sindonews.com - Pelaksanaan kampanye nasional dan rapat umum terbuka memasuki hari ke enam. Namun, sejumlah partai politik (parpol) mengeluhkan jadwal dan pembagian zonasi kampanye yang dianggap amburadul.
Untuk melakukan sinkronisasi jadwal kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengundang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), untuk mengklarifikasi buruknya jadwal kampanye tersebut.
"Hari ini membahas, mengklarifikasi jadwal kampanye yang tidak sinkron," kata Komisioner KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jumat (21/3/2014).
Adapun jadwal kampanye yang dipermasalahkan oleh PDIP ada di tiga provinsi yakni, Provinsi Papua, Jawa Tengah (Jateng), dan Yogyakarta.
Arief menyatakan, dalam kasus itu, pihaknya sudah berkomunikasi dengan KPU daerah setempat, untuk menjelaskan masalah tersebut. "Kita sudah juga kontak KPU setempat, nanti akan kita bahas di mana enggak sinkronnya," ucap Arief.
Kenapa hanya PDIP yang mengadukan? mantan Ketua KPU Jawa Timur ini mengatakan, sejauh ini partai dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini yang mengalami masalah itu. "Klarifikasi hanya dengan PDIP, karena mereka yang mengajukan surat," sambungnya.
Untuk melakukan sinkronisasi jadwal kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengundang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), untuk mengklarifikasi buruknya jadwal kampanye tersebut.
"Hari ini membahas, mengklarifikasi jadwal kampanye yang tidak sinkron," kata Komisioner KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jumat (21/3/2014).
Adapun jadwal kampanye yang dipermasalahkan oleh PDIP ada di tiga provinsi yakni, Provinsi Papua, Jawa Tengah (Jateng), dan Yogyakarta.
Arief menyatakan, dalam kasus itu, pihaknya sudah berkomunikasi dengan KPU daerah setempat, untuk menjelaskan masalah tersebut. "Kita sudah juga kontak KPU setempat, nanti akan kita bahas di mana enggak sinkronnya," ucap Arief.
Kenapa hanya PDIP yang mengadukan? mantan Ketua KPU Jawa Timur ini mengatakan, sejauh ini partai dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini yang mengalami masalah itu. "Klarifikasi hanya dengan PDIP, karena mereka yang mengajukan surat," sambungnya.
(maf)
