Pertemuan PDIP & pengusaha, 'tak ada makan siang gratis'
Kamis, 20 Maret 2014 - 04:32 WIB
Pertemuan PDIP & pengusaha, 'tak ada makan siang gratis'
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah pihak mempertanyakan pertemuan antara pengusaha dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sehari sebelum pengumuman Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres).
Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing pun mempertanyakan pertemuan tersebut. Kendati belum tahu apa yang menjadi perbincangan dalam pertemuan tersebut, menurutnya, setidaknya ada semiotika (bahasa) politik dalam pertemuan tersebut.
Emrus menyatakan, ada dua aspek yang harus dikritisi dalam pertemuan tersebut. Aspek itu antara lain, aspek pressure group dan interest group. Pressure group dikatakan dia, bagian dukungan kelompok atau perorangan untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi dari dukungan itu.
"Interest group faktor penting untuk menggalang dana, atau mendapatkan sumbangan untuk membiayai pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilu presiden)," ujar Emrus saat dihubungi Sindonews, Rabu 19 Maret 2014 malam.
Itu dari segi keuntungan yang didapatkan PDIP dengan pertemuan dengan para pengusaha tersebut. Sementara keuntungan yang didapat para pengusaha adalah, kaum pemodal diberikan ruang lebih jika berhasil menyumbang untuk biaya pencapresan Jokowi dan PDIP.
Menurutnya, jika orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut berhasil menduduki kursi RI 1, maka segala kebijakan dan keputusan yang dihasilkan tidak bisa lepas dari 'kungkungan' para pengusaha yang sudah membiayai pencapresan Jokowi
"Ada energi politik lain yang akan didapatkan para pengusaha itu. Misalnya dalam kebijakannya nanti ada hitung-hitungan, ada cost and recovery apa yang mereka (pengusaha) inginkan," ungkapnya.
Dia menambahkan, menurutnya dalam perilaku politik, tidak ada makan siang gratis. Para pengusaha yang berhasil menyumbang untuk pembiayaan politik akan selalu berhitung soal keuntungan apa yang akan didapatkan, termasuk dugaan dukungan dana untuk pencapresan Jokowi.
"Mereka akan memperoleh akses luas memengaruhi pejabat publik lewat kebijakannya. Nah, hal seperti itu bahaya kalau dibiarkan, ya karena prioritas mereka masuk ke kekuasaan," tambahnya.
Seperti diberitakan, pada Kamis 13 Maret 2014 lalu, Megawati Soekarnoputri bersama jajaran pengurus PDIP, mengadakan pertemuan dengan sejumlah pengusaha di Kantor DPP PDIP, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dilakukan sehari sebelum Deklarasi pencapresan Jokowi sebagai capres partai berlambang banteng moncong putih.
Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing pun mempertanyakan pertemuan tersebut. Kendati belum tahu apa yang menjadi perbincangan dalam pertemuan tersebut, menurutnya, setidaknya ada semiotika (bahasa) politik dalam pertemuan tersebut.
Emrus menyatakan, ada dua aspek yang harus dikritisi dalam pertemuan tersebut. Aspek itu antara lain, aspek pressure group dan interest group. Pressure group dikatakan dia, bagian dukungan kelompok atau perorangan untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi dari dukungan itu.
"Interest group faktor penting untuk menggalang dana, atau mendapatkan sumbangan untuk membiayai pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilu presiden)," ujar Emrus saat dihubungi Sindonews, Rabu 19 Maret 2014 malam.
Itu dari segi keuntungan yang didapatkan PDIP dengan pertemuan dengan para pengusaha tersebut. Sementara keuntungan yang didapat para pengusaha adalah, kaum pemodal diberikan ruang lebih jika berhasil menyumbang untuk biaya pencapresan Jokowi dan PDIP.
Menurutnya, jika orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut berhasil menduduki kursi RI 1, maka segala kebijakan dan keputusan yang dihasilkan tidak bisa lepas dari 'kungkungan' para pengusaha yang sudah membiayai pencapresan Jokowi
"Ada energi politik lain yang akan didapatkan para pengusaha itu. Misalnya dalam kebijakannya nanti ada hitung-hitungan, ada cost and recovery apa yang mereka (pengusaha) inginkan," ungkapnya.
Dia menambahkan, menurutnya dalam perilaku politik, tidak ada makan siang gratis. Para pengusaha yang berhasil menyumbang untuk pembiayaan politik akan selalu berhitung soal keuntungan apa yang akan didapatkan, termasuk dugaan dukungan dana untuk pencapresan Jokowi.
"Mereka akan memperoleh akses luas memengaruhi pejabat publik lewat kebijakannya. Nah, hal seperti itu bahaya kalau dibiarkan, ya karena prioritas mereka masuk ke kekuasaan," tambahnya.
Seperti diberitakan, pada Kamis 13 Maret 2014 lalu, Megawati Soekarnoputri bersama jajaran pengurus PDIP, mengadakan pertemuan dengan sejumlah pengusaha di Kantor DPP PDIP, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dilakukan sehari sebelum Deklarasi pencapresan Jokowi sebagai capres partai berlambang banteng moncong putih.
(maf)
