Tak ada yang istimewa dari pencapresan Jokowi
Senin, 17 Maret 2014 - 19:58 WIB
Tak ada yang istimewa dari pencapresan Jokowi
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Sejumlah pihak mengungkapkan komentarnya, terkait deklarasi Jokowi jadi capres tersebut. Kali ini tanggapan datang dari pengurus sekaligus Bendahara Umum Lembaga Pengkajian Dan Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB), Jimmy S.
Menurut Jimmy, pendeklarasian tersebut tidak perlu dikhawatirkan. "Deklarasi Jokowi adalah hal yang biasa, tak ada yang istimewa. Itu merupakan hak politik setiap warga negara Indonesia, untuk dicalonkan atau mencalonkan diri," ujar Jimmy, pada wartawan, Senin (17/3/2014).
Para partai pesaing, seperti halnya Partai Gerindra, lanjut Jimmy, seharusnya tidak perlu khawatir. Apalagi Gerindra masih memiliki kader yakni Wakil Gubernur Basuki T Purnama (Ahok), yang masih konsisten mengemban jabatan sebagai pemimpin DKI.
Justru, peristiwa ini harusnya membuat Gerindra dan calon presiden yang diusungnya Prabowo Subianto bisa lebih termotivasi lagi. Jimmy menilai, Gerindra bisa merapatkan barisan untuk berjuang dalam pemenangan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 mendatang.
"Jangan malah terlelap dengan persoalan pencapresan Jokowi, atau sibuk berkonflik politik dengan mengungkit Perjanjian Batutulis. Sebaiknya Gerindra lebih fokus pada pileg yang sudah di depan mata, demi meraih target suara sebanyak-banyaknya," tuturnya.
Lebih lanjut ungkap Jimmy, dalam kebijakan yang diambil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam memberikan mandat pada Jokowi, adalah sah-sah saja. Namun begitu, sebaiknya dasar pencalonan Jokowi sebagai capres, tidak didasarkan pada hasil poling atau survei semata. "Sebab, kalau hanya berdasarkan survei, bisa menjadi blunder," ucapnya.
Menurut Jimmy, dalam membenahi DKI Jakarta, sebenarnya Jokowi tidak harus menjadi presiden. Karena ia cukup melakukan saja program kerja yang pro rakyat, kalau terjadi kendala dengan di pemerintah pusat, biarkan masyarakat yang menilai.
"Contoh dalam pembahasan APBD 2014 dan 2013 banyak anggota dewan ingin menjegal. Tapi setelah Pemprov DKI membuka ke publik dan media, DPRD DKI yang mendapat kecaman dan akhirnya menyetujui juga APBD. Artinya kekuatan penuh ada di masyarakat," tegasnya.
Sejumlah pihak mengungkapkan komentarnya, terkait deklarasi Jokowi jadi capres tersebut. Kali ini tanggapan datang dari pengurus sekaligus Bendahara Umum Lembaga Pengkajian Dan Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB), Jimmy S.
Menurut Jimmy, pendeklarasian tersebut tidak perlu dikhawatirkan. "Deklarasi Jokowi adalah hal yang biasa, tak ada yang istimewa. Itu merupakan hak politik setiap warga negara Indonesia, untuk dicalonkan atau mencalonkan diri," ujar Jimmy, pada wartawan, Senin (17/3/2014).
Para partai pesaing, seperti halnya Partai Gerindra, lanjut Jimmy, seharusnya tidak perlu khawatir. Apalagi Gerindra masih memiliki kader yakni Wakil Gubernur Basuki T Purnama (Ahok), yang masih konsisten mengemban jabatan sebagai pemimpin DKI.
Justru, peristiwa ini harusnya membuat Gerindra dan calon presiden yang diusungnya Prabowo Subianto bisa lebih termotivasi lagi. Jimmy menilai, Gerindra bisa merapatkan barisan untuk berjuang dalam pemenangan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 mendatang.
"Jangan malah terlelap dengan persoalan pencapresan Jokowi, atau sibuk berkonflik politik dengan mengungkit Perjanjian Batutulis. Sebaiknya Gerindra lebih fokus pada pileg yang sudah di depan mata, demi meraih target suara sebanyak-banyaknya," tuturnya.
Lebih lanjut ungkap Jimmy, dalam kebijakan yang diambil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam memberikan mandat pada Jokowi, adalah sah-sah saja. Namun begitu, sebaiknya dasar pencalonan Jokowi sebagai capres, tidak didasarkan pada hasil poling atau survei semata. "Sebab, kalau hanya berdasarkan survei, bisa menjadi blunder," ucapnya.
Menurut Jimmy, dalam membenahi DKI Jakarta, sebenarnya Jokowi tidak harus menjadi presiden. Karena ia cukup melakukan saja program kerja yang pro rakyat, kalau terjadi kendala dengan di pemerintah pusat, biarkan masyarakat yang menilai.
"Contoh dalam pembahasan APBD 2014 dan 2013 banyak anggota dewan ingin menjegal. Tapi setelah Pemprov DKI membuka ke publik dan media, DPRD DKI yang mendapat kecaman dan akhirnya menyetujui juga APBD. Artinya kekuatan penuh ada di masyarakat," tegasnya.
(maf)
