Ini delapan nama tim pakar seleksi calon hakim MK
A
A
A
Sindonews.com - Komisi III DPR memutuskan ada delapan orang tim pakar yang ikut menyeleksi calon hakim konstitusi saat uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test pada 3 hingga 5 Maret 2014.
Jumlah ini berkurang satu setelah salah seorang yang diusulkan sebagai tim pakar yakni Pataniari Siahaan terdaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Dalam pembahasan internal komisi III, tim pakar itu orang-orang independen tidak punya kaitan pemilu (atau) capres," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Almuzzamil Yusuf di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Ini delapan tim pakar untuk seleksi calon hakim konstitusi:
1. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Maarif.
2. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Laica Marzuki,
3. Forum Konstitusi MPR Zein Bajeber
4. Mantan hakim MK Natabaya.
5. Dosen DPK Kopertis Wilayah IX Sulawesi dan pakar hukum tata negara Lauddin Marsuni.
6. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Andi Mattalatta.
7. Guru besar tata negara Universitas Andalas Sumatera Barat Saldi Isra
8. Sosiolog dan peneliti Musni Umar
Berita:
Iluni UI: Politikus tak pantas jadi hakim MK
Jumlah ini berkurang satu setelah salah seorang yang diusulkan sebagai tim pakar yakni Pataniari Siahaan terdaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Dalam pembahasan internal komisi III, tim pakar itu orang-orang independen tidak punya kaitan pemilu (atau) capres," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Almuzzamil Yusuf di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Ini delapan tim pakar untuk seleksi calon hakim konstitusi:
1. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Maarif.
2. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Laica Marzuki,
3. Forum Konstitusi MPR Zein Bajeber
4. Mantan hakim MK Natabaya.
5. Dosen DPK Kopertis Wilayah IX Sulawesi dan pakar hukum tata negara Lauddin Marsuni.
6. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Andi Mattalatta.
7. Guru besar tata negara Universitas Andalas Sumatera Barat Saldi Isra
8. Sosiolog dan peneliti Musni Umar
Berita:
Iluni UI: Politikus tak pantas jadi hakim MK
(dam)