Dimyati kantongi izin Fraksi PPP jadi hakim MK
Senin, 24 Februari 2014 - 16:08 WIB
Dimyati kantongi izin Fraksi PPP jadi hakim MK
A
A
A
Sindonews.com - Selain karena keinginan pribadi, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut merekomendasikan agar anggota fraksi mereka Dimyati Natakusumah mendaftarkan diri menjadi calon hakim di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kata Dimyati, menjadi hak konstitusi dirinya bisa mendaftarkan diri sebagai hakim di MK. "Ada partai mengajukan, ada pribadi mengajukan. Ini hak konstitusional. Ada rekomendasi dari fraksi," kata Dimyati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2014).
Dengan demikian, lanjut Dimyati, fraksi partai berlogo Kabah itu telah merestui anggota Komisi II ini menjadi calon hakim konstitusi. "Sudah dapat izin, mereka masih wait and see saja, intinya merestui," tegasnya.
Dimyati pun mengungkapkan alasan dirinya ingin menjadi hakim konstitusi. Menurut dia, ada keinginan untuk mengangkat kepercayaan masyarakat terhadap MK setelah merosot karena tertangkapnya mantan Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Demi mengangkat marwah. Tadinya tidak (mau) mendaftar karena ada Perppu, sekarang sudah dibatalkan, dan teman-teman mendorong ya sudah saya mau," pungkasnya.
Baca berita:
Jika jadi Hakim Konstitusi, Dimyati janji netral
Kata Dimyati, menjadi hak konstitusi dirinya bisa mendaftarkan diri sebagai hakim di MK. "Ada partai mengajukan, ada pribadi mengajukan. Ini hak konstitusional. Ada rekomendasi dari fraksi," kata Dimyati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2014).
Dengan demikian, lanjut Dimyati, fraksi partai berlogo Kabah itu telah merestui anggota Komisi II ini menjadi calon hakim konstitusi. "Sudah dapat izin, mereka masih wait and see saja, intinya merestui," tegasnya.
Dimyati pun mengungkapkan alasan dirinya ingin menjadi hakim konstitusi. Menurut dia, ada keinginan untuk mengangkat kepercayaan masyarakat terhadap MK setelah merosot karena tertangkapnya mantan Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Demi mengangkat marwah. Tadinya tidak (mau) mendaftar karena ada Perppu, sekarang sudah dibatalkan, dan teman-teman mendorong ya sudah saya mau," pungkasnya.
Baca berita:
Jika jadi Hakim Konstitusi, Dimyati janji netral
(kri)
