11 sengketa pemilukada diduga libatkan Akil
Kamis, 20 Februari 2014 - 21:06 WIB
11 sengketa pemilukada diduga libatkan Akil
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar didakwa menerima janji atau hadiah disejumlah penanganan sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di MK.
Akil kini sudah meringkuk di dalam Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Dia pun sudah melakukan sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Berikut 11 penanganan pemilukada yang diduga melibatkan Akil. Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten, sebesar Rp1 miliar, sengketa Pemilukada Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng), sebesar Rp3 miliar, sengketa Pemilukada Lampung Selatan sebesar Rp500 juta.
Kemudian sengketa Pemilukada Kota Palembang sebesar Rp19,866 miliar, sengketa Pemilukada Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Sumsel), sebesar Rp10 miliar plus USD 500 ribu, sengketa Pemilukada Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) sebesar Rp1 miliar.
Sengketa Pemilukada Kabupaten Morotai, Maluku Utara, sebesar Rp2,989 miliar, sengketa Pemilukada Tapanuli Tengah sebesar Rp1,8 miliar, sengketa Pemilukada Jawa Timur (Jatim) sebesar Rp10 miliar, penanganan sengketa Pemilukada Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel, Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga Rp125 juta, dalam bentuk konsultasi, terakhir sengketa Pemilukada Banten sebesar Rp7,5 miliar.
Akil didakwa terima puluhan miliar terkait pemilukada
Akil kini sudah meringkuk di dalam Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Dia pun sudah melakukan sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Berikut 11 penanganan pemilukada yang diduga melibatkan Akil. Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten, sebesar Rp1 miliar, sengketa Pemilukada Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng), sebesar Rp3 miliar, sengketa Pemilukada Lampung Selatan sebesar Rp500 juta.
Kemudian sengketa Pemilukada Kota Palembang sebesar Rp19,866 miliar, sengketa Pemilukada Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Sumsel), sebesar Rp10 miliar plus USD 500 ribu, sengketa Pemilukada Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) sebesar Rp1 miliar.
Sengketa Pemilukada Kabupaten Morotai, Maluku Utara, sebesar Rp2,989 miliar, sengketa Pemilukada Tapanuli Tengah sebesar Rp1,8 miliar, sengketa Pemilukada Jawa Timur (Jatim) sebesar Rp10 miliar, penanganan sengketa Pemilukada Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel, Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga Rp125 juta, dalam bentuk konsultasi, terakhir sengketa Pemilukada Banten sebesar Rp7,5 miliar.
Akil didakwa terima puluhan miliar terkait pemilukada
(maf)
