Marzuki sebut MK lembaga 'jeruk makan jeruk'
Minggu, 16 Februari 2014 - 14:23 WIB
Marzuki sebut MK lembaga 'jeruk makan jeruk'
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marzuki Alie mengaku lembaga Mahkamah Kontusi (MK) menjadi lembaga yang perlu untuk diawasi. Sebab, MK yang anti pengawasan itu akan berdampak buruk terhadap putusan yang dihasilkan.
"MK itu jeruk makan jeruk, wakil Tuhan di bumi, karena keputusan MK itu tidak ada yang bisa membatalkan," kata Marzuki di Cikini Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).
Hal itu ditanggapi dia menyoal dikabulkannya Undang-Undang nomor 4 tahun 2014, yang sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh MK, pada Kamis 13 Februari 2014 lalu.
Dimana Perppu yang mengatur soal pengawasan hakim Kontitusi harus dibatalkan lantaran tidak memiliki basis hukum yang tetap dan mengikat.
Marzuki melanjutkan, sejak awal dirinya sudah menduga bahwa Perppu Presiden tersebut bakal dibatalkan. Namun, ia khawatir hilangnya Perppu itu akan mengulang kasus sama yang menjerat Ketua MK non aktif Akil Mochtar.
"MK itu tidak mau di awasi, makanya saya tidak mau bicara banyak ini di batalkan MK. Karena dua kali dia pernah membatalkan (soal pengawasan)," ungkapnya.
Sebelumnya, MK mengabulkan seluruhnya permohonan uji materi UU No.4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU MK.
Dalam putusan, MK menyatakan UU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, keberadaan Perppu tentang MK yang telah ditetapkan menjadi UU oleh DPR bertentangan dengan UUD 1945.
"MK itu jeruk makan jeruk, wakil Tuhan di bumi, karena keputusan MK itu tidak ada yang bisa membatalkan," kata Marzuki di Cikini Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).
Hal itu ditanggapi dia menyoal dikabulkannya Undang-Undang nomor 4 tahun 2014, yang sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh MK, pada Kamis 13 Februari 2014 lalu.
Dimana Perppu yang mengatur soal pengawasan hakim Kontitusi harus dibatalkan lantaran tidak memiliki basis hukum yang tetap dan mengikat.
Marzuki melanjutkan, sejak awal dirinya sudah menduga bahwa Perppu Presiden tersebut bakal dibatalkan. Namun, ia khawatir hilangnya Perppu itu akan mengulang kasus sama yang menjerat Ketua MK non aktif Akil Mochtar.
"MK itu tidak mau di awasi, makanya saya tidak mau bicara banyak ini di batalkan MK. Karena dua kali dia pernah membatalkan (soal pengawasan)," ungkapnya.
Sebelumnya, MK mengabulkan seluruhnya permohonan uji materi UU No.4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU MK.
Dalam putusan, MK menyatakan UU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, keberadaan Perppu tentang MK yang telah ditetapkan menjadi UU oleh DPR bertentangan dengan UUD 1945.
(ysw)
