Din sarankan 3 langkah pemerintah sikapi Singapura
Senin, 10 Februari 2014 - 21:17 WIB
Din sarankan 3 langkah pemerintah sikapi Singapura
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menyarankan tiga hal kepada pemerintah Indonesia untuk segera menyampaikan protes keras atas sikap pemerintah Singapura yang keberatan dengan penamaan KRI Usman-Harun.
"Pertama Menlu harus segera memanggil Dubes Singapura di Jakarta untuk meminta penjelasan dan klarifikasi," ujar Din di Jakarta, Senin (10/2/2014).
Kedua, kata Din, mengingatkan Singapura untuk jangan lagi mengulang hal yang sama. "Ini penting karena dengan itu mereka tidak akan berani melakukan hal yang sama," katanya.
Yang ketiga, lanjut Din, pemerintah Indonesia juga harus tegas dalam hal kerja sama ekonomi dengan negara tetangga tersebut. Khususnya perjanjian ekstradisi yang tak kunjung menemui titik temu.
"Terutama perjanjian ekstradisi yang dari dulu mereka tidak pernah mau. Itulah yang merugikan ekonomi kita," tuntasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Singapura membatalkan undangan yang diberikan kepada Wamenhan dan perwira militer Indonesia untuk hadir dalam Singapore Airshow. Pembatalan undangan itu sebagai buntut protes penamaan kapal militer Indonesia dengan nama KRI Usman Harun.
Singapura protes penamaan KRI Usman Harun karena keduanya merupakan tokoh yang ditangkap dan dihukum gantung oleh pemerintah Singapura atas tuduhan melakukan pengeboman di sekitar MacDonald House di Orchard Road, Singapura pada 10 Maret 1965. Jenazah keduanya pun telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.
Baca berita:
Usman Harun mampu jatuhkan pesawat tempur
"Pertama Menlu harus segera memanggil Dubes Singapura di Jakarta untuk meminta penjelasan dan klarifikasi," ujar Din di Jakarta, Senin (10/2/2014).
Kedua, kata Din, mengingatkan Singapura untuk jangan lagi mengulang hal yang sama. "Ini penting karena dengan itu mereka tidak akan berani melakukan hal yang sama," katanya.
Yang ketiga, lanjut Din, pemerintah Indonesia juga harus tegas dalam hal kerja sama ekonomi dengan negara tetangga tersebut. Khususnya perjanjian ekstradisi yang tak kunjung menemui titik temu.
"Terutama perjanjian ekstradisi yang dari dulu mereka tidak pernah mau. Itulah yang merugikan ekonomi kita," tuntasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Singapura membatalkan undangan yang diberikan kepada Wamenhan dan perwira militer Indonesia untuk hadir dalam Singapore Airshow. Pembatalan undangan itu sebagai buntut protes penamaan kapal militer Indonesia dengan nama KRI Usman Harun.
Singapura protes penamaan KRI Usman Harun karena keduanya merupakan tokoh yang ditangkap dan dihukum gantung oleh pemerintah Singapura atas tuduhan melakukan pengeboman di sekitar MacDonald House di Orchard Road, Singapura pada 10 Maret 1965. Jenazah keduanya pun telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.
Baca berita:
Usman Harun mampu jatuhkan pesawat tempur
(kri)
