HT: Pembangunan jalan raya jangan dikorupsi

Sindonews.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo (HT) memaparkan, saat ini banyak sekali infrastruktur jalan raya dalam kondisi rusak parah.

Padahal kerusakan infrastrukur jalan, bila tak segera dibenahi, selain bisa mengancam keselamatan para pengguna jalan, ke depannya biaya yang dikeluarkan akan semakin besar.

Pria yang akrab disapa HT ini, ada dua poin penting terkait infrastruktur jalan yang rusak saat ini. Yang pertama tentu saja kenyamanan warga masyarakat dalam menikmati fasilitas negara berupa jalan mulus terganggu.

Sedangkan poin yang kedua, kerusakan infrastruktur jalan raya menunjukan kualitas dari pekerjaan yang dilakukan selama ini terkesan seadannya dan hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan keselamatan para pengguna jalan.

Kondisi tersebut bisa dilihat pasca turunnya hujan atau banjir yang menyurut, jalan berlubang muncul. "Jalan lubang karena banjir, hujan dan lain sebagainya tentunya harus segera diperbaiki," ungkap HT saat kunjungan bakti sosial di Kentingan Baru, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/1/2014).

"Karena itu menyangkut bagian dari masalah keamanan, bisa menimbulkan kecelakaan bagi masyarakat. Begitu ada hujan, banjir, banyak lubang, jalan rusak semuanya. Bukan hanya jalan biasa, Jalan tol pun juga rusak," imbuhnya.

Menurut pria kelahiran Surabaya ini, berdasarkan pengalamannya bahwa aset, infrastrukur setelah diaudit ternyata banyak specnya ternyata jauh di bawah apa yang sudah direncanakan dari awalnya.

"Mungkin pelaksanaanya tidak sesuai dengan specnya. Kalau kita bicara kasarnya ya di kurupsi. Jadi kalau Indonesia mau membangun kita harus bersih. Berapa biaya yang dikeluarkan harus murni untuk pembangunan," tegas HT.

Untuk itu, HT meminta kedepannya tidak terjadi hal seperti ini. Pembangunan harus sesuai dengan yang telah dianggarkan dan juga harus koretif. Termasuk memperbaiki jalanan yang berlubang.

"Infrastruktur di Indonesia untuk kedepannya harus lebih baik lagi. Jangan jadikan proyek ini untuk kepentingan pribadi. Hal ini harus dihilangkan," pungkasnya.