Wawan nilai KPK tidak sejalan prinsip due process of law

Kamis, 02 Januari 2014 - 17:11 WIB
Wawan nilai KPK tidak...
Wawan nilai KPK tidak sejalan prinsip due process of law
A A A
Sindonews.com - Kuasa Hukum Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Pia Nasution, menuding bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menciptakan penegakan hukum yang bertentangan dengan prinsip due process of law atau proses hukum yang adil.

Pasalnya, tim penyidik KPK telah melakukan tindakan penyitaan barang terhadap Wawan secara sewenang-wenang.

"Karena tindakan penyitaan ini merupakan tindakan paksa berupa perampasan hak milik yang sangat berkorelasi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang," kata Kuasa Hukum Wawan, Pia Akbar Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2014).

Pia menambahkan bahwa hal tersebut merupakan kemunduran hukum yang ada di Indonesia. Untuk itu, Kuasa Hukum Wawan mengajukan Praperadilan dan berharap bahwa hakim tunggal untuk dapat berlaku adil terhadap kliennya.

"Kami sangat mengharapkan pemohon (KPK) dapat melakukan penegakan hukum berdasarkan due process of law yaitu dengan menjunjung tinggai Hak Asasi Manusia dalam ruang lingkup criminal justice system (sistem penegakan hukum pidana) di Indonesia," pungkas Pia.

Awali tahun baru, Airin jenguk Wawan
(lal)
Berita Terkait
Gugatan Jaksa Dipecat...
Gugatan Jaksa Dipecat Karena Korupsi Ditolak Mahkamah Konstitusi
MK: KPK Berwenang Usut...
MK: KPK Berwenang Usut Korupsi Militer
Kasus Korupsi Alkes,...
Kasus Korupsi Alkes, Eks Pejabat Kemenkes Divonis 2 Tahun Penjara
Perbedaan Mahkamah Konstitusi...
Perbedaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Wewenang Jaksa Usut...
Wewenang Jaksa Usut Korupsi Digugat, CBA Minta Pemerintah Bersikap
Wamenkumham Minta Instansi...
Wamenkumham Minta Instansi Pemerintah Bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi
Berita Terkini
BNPB: Karhutla Landa...
BNPB: Karhutla Landa Tiga Daerah, Terparah di Banjarbaru Kalsel
Verifikasi Laporan Gratifikasi...
Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli Rampung, KPK: Kini Didalami di Tahap Penindakan
KDKMP Bakal Jadi Pusat...
KDKMP Bakal Jadi Pusat Ekonomi Desa, Mendes: 80% Penghasilan Dikembalikan ke Masyarakat
Tuntas Verifikasi Laporan...
Tuntas Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli, KPK: Hasil Hanya Disampaikan ke Pelapor
Kejagung Tunjuk 9 Eks...
Kejagung Tunjuk 9 Eks Jaksa KPK Tangani Kasus Febrie, Pakar: Harus Jawab Harapan Masyarakat
Wakili 11,7 Juta Suara...
Wakili 11,7 Juta Suara Rakyat, GKSR Minta Parpol Non-Parlemen Dilibatkan Bahas Revisi UU Pemilu
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved