Serapan anggaran Kemensos lebih dari 96 persen

Sindonews.com - Serapan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2013 lebih dari 96 persen. Anggaran tersebut mayoritas dipergunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp2,6 triliun.

Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri mengatakan, pada 2013 Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp5,7 triliun. Penyerapan ini diklaim tinggi karena PKH merupakan program yang menjadi fokus Kemensos sekaligus program nasional.

Sementara itu pagu anggaran definitif Kemensos untuk 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp7,6 triliun. Dari total anggaran Rp7,6 triliun, sebanyak Rp5,2 triliun diantaranya untuk PKH.

"Kami menargetkan peserta PKH menjadi 3,2 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) pada 2014 mendatang," tandasnya saat diskusi Refleksi 2013 dan Ekspektasi 2014 Kemensos di Kantor Kemensos, Selasa (24/12/2013).

Menurut Salim, saat ini jumlah peserta PKH adalah sekitar 2,4 juta RTSM di seluruh Indonesia. Program ini memberikan dana cash melalui bantuan bulanan sebesar Rp1,8 juta pertahun atau Rp150 ribu perbulan bersyarat bagi keluarga yang memiliki ibu hamil, nifas, balita dan anak usia sekolah.

Pada kurun waktu 2011-2012 penambahan jumlah peserta PKH mencapai 400 ribu orang. Sementara pada periode 2012-2013 peningkatannya mencapai 900 ribu hingga 1 juta peserta baru.

"Pada 2014 penambahan diperkirakan mencapai 800 ribu peserta PKH baru dari 2,4 juta RTSM menjadi 3,2 kita RTSM," ujarnya.

Salim menambahkan, anggaran Kemensos terbagi di beberapa Direktorat yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembedayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

Dalam hal ini, realisasi anggaran di Sekretariat Jenderal adalah Rp162.617.807.428 atau sekira 83,6 persen dari total anggaran Rp194.435.400.000. Sementara itu realisasi anggaran di Inspektorat Jenderal adalah Rp20.552.472.610 atau sekitar 76,27 persen dari total anggaran Rp26.945.321.000.

Realisasi anggaran di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial masing-masing adalah 85,61 persen atau setara dengan Rp817.143.887.284 dari total anggaran Rp954.539.673.000 dan 89,35 persen atau setara dengan Rp843.823.599.454 dari total anggaran Rp944.406.527.000.

Sementara itu anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang masing-masing adalah Rp13.882.133.655.000 dan Rp245.640.040.000 baru terealisasi sebesar 95,89 persen dan 80,79 persen. Realisasi sebesar 95,89 persen setara dengan Rp13.311.946.510.427. Sedangkan realisasi sebesar 80,79 persen setara dengan Rp198.452.569.455.

Terkait PKH, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Andi ZA Dulung mengatakan parameter keberhasilan PKH tidak dapat dihitung berdasarkan instrumen-instrumen seperti misalnya angka kemiskinan.

Keberhasilan PKH, lanjutnya, dilihat dari jumlah anak-anak yang peserta PKH sekolah semua dan semua ibu hamil peserta PKH dapat memeriksakan kehamilannya ke dokter. "Sejak digulirkan pada 2007, sekitar 50 persen peserta awal sejak 2007 sudah keluar. Sisanya ditambah peserta baru," kata dia.