Arogansi pejabat

APA yang dilakukan Bupati Ngada Marianus Sae adalah tindakan arogan dan memalukan. Gara-gara tidak kebagian tiket pesawat Merpati Nusantara Airlines jurusan Kupang–Bajawa, bupati di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) itu marah dan memerintahkan anak buahnya, Satpol PP, untuk memblokade Bandara Turelelo Soa selama hampir tiga jam.

Akibatnya, dua pesawat Merpati tidak bisa mendarat di Bandara Turelelo Soa dan harus kembali ke bandara asal di Kupang. Bupati Marianus memaksa Merpati menyediakan tiket rute Kupang–Bajawa hari Sabtu (21/12) karena ada rapat penting yang harus diikuti. Karena penumpang penuh, pihak Merpati tidak bisa memenuhi permintaan sang bupati. Alhasil, terjadilah peristiwa pemblokadean bandara oleh Satpol PP itu.

Tentu ini bukan kali pertama perilaku pejabat kita yang arogan dan tidak patut dicontoh. Banyak arogansi yang dipertontonkan para pejabat ketika menginginkan pelayanan di tempat umum. Ini perilaku pejabat dengan tipologi yang ingin selalu dilayani, di mana saja dan kapan saja. Padahal kekuasaan si pejabat ini dibatasi oleh wilayah, hukum, serta norma kepatutan masyarakat. Perilaku buruk seperti itu juga pernah dilakukan sejumlah pejabat tinggi di pemerintahan pusat. Ada yang berulah dan ribut-ribut dengan kru pesawat hingga menampar maupun terlibat adu mulut dengan penumpang pesawat lain.

Belum lagi perilaku tidak sepantasnya yang ditunjukkan para pejabat yang memaksa menyela di tengah jalan-jalan Jakarta yang sedang macet total. Apa yang ada di pikiran para pejabat ini ketika ratusan pengguna jalan yang sedang lelah terjebak kemacetan tiba-tiba dikagetkan suara sirene pengawal si pejabat yang memekakkan telinga? Seolah hanya dia seorang yang memiliki urusan penting yang harus didahulukan. Ini kejadian yang setiap hari dialami warga Ibu Kota. Ada yang maklum, tapi yang menyampaikan sumpah serapah pasti lebih banyak. Beginilah jadinya kalau pejabat selalu mendahulukan hak daripada kewajibannya.

Pejabat model seperti ini selalu menuntut, menuntut, dan menuntut. Kemudian mengelak dengan beribu alasan ketika giliran dituntut oleh rakyat akan kewajibannya. Arogansi pejabat di Indonesia termasuk penyakit kronis. Di samping watak si pejabat itu sendiri, sistem birokrasi protokoler turut menciptakan dan melestarikan perilaku pejabat yang tidak terpuji itu. Memang ada beberapa pejabat penting yang tidak mau dikungkung birokrasi protokoler dan lebih suka jalan sendiri menemui masyarakatnya. Tapi, sayang, pejabat dengan gaya seperti ini jumlahnya masih sedikit.

Gaya berbeda ini sempat booming, tapi belakangan gaya yang dikenal dengan blusukan ini sudah direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan pencitraan politik. Menjelang pilkada atau pemilu, banyak tokoh yang ingin dicitrakan merakyat dan peduli kepada rakyat. Ini menyebabkan model pemimpin ”merakyat” hanya menjadi gincu dalam demokrasi. Bukan substansi. Apa yang terjadi di Ngada, NTT, adalah cermin kebobrokan moral para pejabat kita. Bagaimana mungkin pejabat seperti itu bisa terpilih sebagai pemimpin? Apa jadinya dengan daerah yang mereka pimpin? Anarkisme massa adalah ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tapi anarkisme dan arogansi pejabat berdampak lebih dahsyat karena daya rusaknya berkali lipat. Apa pun alasannya, Bupati Ngada harus mendapat sanksi keras karena telah merugikan banyak orang dengan memblokade bandara. Jika ada pelanggaran hukum, bupati ini harus disidik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Publik sudah tidak bisa lagi menoleransi cara-cara pejabat arogan seperti itu.

Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika arogansi pejabat seperti ini dibiarkan penegak hukum, kita khawatir masyarakat yang akan mengambil alih. Kasus ini sekaligus menjadi pelajaran penting bagi para calon anggota legislatif, calon presiden, calon gubernur maupun calon bupati/wali kota. Jangan sekali-sekali merasa menjadi pejabat untuk dilayani dan didengar. Tapi jadilah pejabat yang benar-benar melayani dan mendengarkan.