MAKI anggap penetapan status tersangka Atut basi
Rabu, 18 Desember 2013 - 10:14 WIB
MAKI anggap penetapan status tersangka Atut basi
A
A
A
Sindonews.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dalam dua perkara korupsi sekaligus terbilang terlambat.
Pasalnya, KPK dapat menetapkan Atut sebagai tersangka, satu hari setelah tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar ditangkap oleh KPK.
"Sudah benar KPK, meskipun agak terlambat. Mestinya, satu hari setelah Wawan dan Akil ditangkap, mestinya Atut jadi tersangka Pemilukada Lebak, ini mencontoh kasus Ahmad Fatanah ditangkap sehari kemudian LHI langsung tersangka dan ditangkap," kata Boyamin melalui pesan singkat kepada Sindonews, Rabu (18/12/2013).
Selain itu, Boyamin juga meyakini bahwa penetapan tersangka Atut oleh KPK kemarin, memberikan kesempatan kepada Atut untuk menghilangkan berbagai barang bukti yang dapat memberatkan status tersangkanya.
"Ya, sudah agak basi dan menyulitkan penyidikan KPK sendiri. Karena Atut selama ini berkesempatan hilangkan barang bukti dan pengaruh saksi-saksi untuk meringankan Atut," pungkas Boyamin.
Untuk diketahui, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, karena terlibat dalam dua perkara korupsi sekaligus, yakni kasus dugaan suap Pemilukada Lebak Banten dan dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) di Banten.
Penetapan Atut sebagai tersangka, setelah KPK melakukan gelar perkara (ekspose) pada tanggal 12 Desember 2013 lalu. Menurut pihak KPK, sudah ditemukan lebih dari dua alat bukti untuk menjerat Atut sebagai tersangka.
Atut dianggap bersama-sama menyuap bersama tersangka Tubagus Chaeri Wardana kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar. Adapun pasal yang menjerat Ratu Atut adalah Pasal 6 Ayat 1 huruf a undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana
Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
Baca berita:
KPK isyaratkan segera tahan Ratu Atut
Pasalnya, KPK dapat menetapkan Atut sebagai tersangka, satu hari setelah tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar ditangkap oleh KPK.
"Sudah benar KPK, meskipun agak terlambat. Mestinya, satu hari setelah Wawan dan Akil ditangkap, mestinya Atut jadi tersangka Pemilukada Lebak, ini mencontoh kasus Ahmad Fatanah ditangkap sehari kemudian LHI langsung tersangka dan ditangkap," kata Boyamin melalui pesan singkat kepada Sindonews, Rabu (18/12/2013).
Selain itu, Boyamin juga meyakini bahwa penetapan tersangka Atut oleh KPK kemarin, memberikan kesempatan kepada Atut untuk menghilangkan berbagai barang bukti yang dapat memberatkan status tersangkanya.
"Ya, sudah agak basi dan menyulitkan penyidikan KPK sendiri. Karena Atut selama ini berkesempatan hilangkan barang bukti dan pengaruh saksi-saksi untuk meringankan Atut," pungkas Boyamin.
Untuk diketahui, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, karena terlibat dalam dua perkara korupsi sekaligus, yakni kasus dugaan suap Pemilukada Lebak Banten dan dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) di Banten.
Penetapan Atut sebagai tersangka, setelah KPK melakukan gelar perkara (ekspose) pada tanggal 12 Desember 2013 lalu. Menurut pihak KPK, sudah ditemukan lebih dari dua alat bukti untuk menjerat Atut sebagai tersangka.
Atut dianggap bersama-sama menyuap bersama tersangka Tubagus Chaeri Wardana kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar. Adapun pasal yang menjerat Ratu Atut adalah Pasal 6 Ayat 1 huruf a undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana
Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
Baca berita:
KPK isyaratkan segera tahan Ratu Atut
(kri)
