PPATK kecewa minimnya pelanggaran pemilu di meja hijau
Minggu, 08 Desember 2013 - 16:18 WIB
PPATK kecewa minimnya pelanggaran pemilu di meja hijau
A
A
A
Sindonews.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku kecewa atas minimnya pelanggaran Pemilu yang diusut hingga pengadilan.
"Saya agak kecewa, sangat minim pelanggaran Pemilu yang sampai ke pengadilan," ujar Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf, dalam sebuah diskusi IKA FH Universitas Andalas bertemakan 'Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang', di Kedai Kopi Deli, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2013).
Padahal, pelanggaran pemilu seperti praktek politik uang cukup masif terjadi di tiap pemilu.
Menurut dia, maraknya politik uang saat Pemilu bukan hanya karena lemahnya sistem pengawasan. Melainkan juga ketegasan penyelenggara Pemilu.
"Saya katakan kita prihatin begitu luas wilayah kita, masa tidak ada pelanggaran pemilunya?," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, seandainya penyelenggara pemilu bisa bersikap tegas, maka pelanggaran pemilu khususnya praktek politik uang tidak sampai terjadi begitu massif.
"Harusnya ini dorong kandidat ke proses hukum supaya ada efek jera," ucapnya.
Baca juga: KPU akui masih ada penyelenggara pemilu yang nakal
"Saya agak kecewa, sangat minim pelanggaran Pemilu yang sampai ke pengadilan," ujar Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf, dalam sebuah diskusi IKA FH Universitas Andalas bertemakan 'Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang', di Kedai Kopi Deli, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2013).
Padahal, pelanggaran pemilu seperti praktek politik uang cukup masif terjadi di tiap pemilu.
Menurut dia, maraknya politik uang saat Pemilu bukan hanya karena lemahnya sistem pengawasan. Melainkan juga ketegasan penyelenggara Pemilu.
"Saya katakan kita prihatin begitu luas wilayah kita, masa tidak ada pelanggaran pemilunya?," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, seandainya penyelenggara pemilu bisa bersikap tegas, maka pelanggaran pemilu khususnya praktek politik uang tidak sampai terjadi begitu massif.
"Harusnya ini dorong kandidat ke proses hukum supaya ada efek jera," ucapnya.
Baca juga: KPU akui masih ada penyelenggara pemilu yang nakal
(rsa)
