Elpiji beban Pertamina

MENYAMBUT tahun baru 2014, PT Pertamina sudah menyiapkan “kado” pembuka tahun yang dibungkus dalam bentuk kenaikan harga gas elpiji untuk tabung 12 kg.

Rencana kenaikan harga elpiji tersebut sudah digaungkan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, meski besarannya masih dirahasiakan, pada awal pekan ini. Karen berkilah kenaikan harga elpiji yang tertunda-tunda itu masih dievaluasi antara setengah harga keekonomian hingga mencapai harga keekonomian. Beranikah pemerintah memberi lampu hijau Pertamina? Manajemen perusahaan minyak dan gas(migas) milik negara itu jangan terlalu berharap melihat kondisi makro ekonomi yang masih morat-marit belakangan ini.

Mendengar saja rencana Pertamina mendongkrak harga elpiji tahun depan, kalangan pelaku usaha langsung bereaksi keras. Pengusaha meminta pemerintah untuk tidak menambah beban awal tahun yang sudah dijejali berbagai penyesuaian yang memberatkan mulai dari kenaikan upah minum regional (UMR) sekitar 10% hingga 15% serta fluktuasi rupiah yang semakin sulit diprediksi. Sebagai badan usaha, manajemen Pertamina menyatakan kenaikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sebagai distributor elpiji nonsubsidi.

Untuk tahun ini, kerugian yang dibukukan dalam mengurus elpiji 12 kg diprediksi bisa mencapai Rp6 triliun menyusul posisi rupiah yang semakin tertekan oleh dolar AS dan sempat menyentuh level Rp12.000/USD beberapa hari lalu. Selama ini, perusahaan pelat merah itu memberikan subsidi pada elpiji 12 kg sebesar Rp5.100/kg dari harga seharusnya sekitar Rp10.000/kg. Pertamina mengeluarkan subsidi sekitar Rp61.200/tabung.

Dalam setahun, sebagaimana data yang dipublikasi, pihak Pertamina menyalurkan tak kurang dari 900.000 ton elpiji ukuran 12 kg kepada masyarakat pemakaielpiji. Untuk memenuhi pasokan elpiji yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat itu, BUMN migas tersebut mengimpor sekitar 50% dari kebutuhan dalam negeri yang dipasok dari Arab Saudi lewat perusahaan migas Saudi Aramco.

Karena itu, wajar saja bila manajemen Pertamina seperti kebakaran jenggot ketika rupiah semakin tak berdaya menghadapi keperkasaan dolar AS dalam sepekan ini dan berharap pemerintah segera menyalakan lampu hijau untuk menaikkan harga elpiji 12 kg yang nonsubsidi. Sebelumnya, pihak Pertamina sudah berusaha menekan kerugian melalui kebijakan yang membebankan biaya distribusi elpiji 12 kg kepada konsumen.

Kebijakan yang khusus dikenakan pada konsumendi Pulau Jawa itu besarannya sekitar Rp3.600 hingga Rp7.200 sehingga berpengaruh pada harga elpiji 12 kg antara Rp88.600 hingga Rp92.200/tabung terhitung sejak 1 Desember lalu. “Kebijakan itu tidak mengubah komposisi harga elpiji 12 kg. Memang beban harga bertambah sekitar Rp300 hingga Rp600/kg karena biaya distribusi,” ungkap Direktur Niaga dan Distribusi Pertamina Hanung Budya kemarin.

Biaya distribusi yang sepenuhnya ditanggung konsumen hanya memberikan penghematan kepada Pertamina sebesar Rp30 miliar. Untuk menutup kerugian atas penjualan elpiji nonsubsidi yang sudah berlangsung sejak 2008 itu, Pertamina meluncurkan elpiji premium yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah yang memiliki daya beli tinggi. Elpiji premium yang dilabeli Bright Gas ini dilepas dengan harga hampir dua kali lipat dari elpiji 12 kg tabung biru.

Meski memiliki berbagai keunggulan, misalnya dilengkapi dua katup pengaman yang bisa meminimalkan kebocoran gas, produk ini tetap tak dilirik konsumen. Program elpiji premium tersebut melawan arus dengan disparitas harga yang jomplang. Nasib Bright Gas ibarat menggarami air laut. Seharusnya manajemen Pertamina tak perlu risau bila pemerintah tetap bersikukuh tidak membuka katup harga elpiji 12 kg.

Memang, sebagai perusahaan tentunya Pertamina wajib berorientasi profit, tetapi jangan lupa Pertamina juga dibebani tugas negara yang tidak kalah penting dari pemerintah sebagai pemilik. Yang penting masyarakat tahu bahwa kerugian yang dialami Pertamina sepanjang tahun dengan nilai triliunan tersebut bukan disebabkan kecerobohan dan kebodohan manajemen dalam mengelola perusahaan.

Memang ada pertanyaan menggantung bahwa subsidi yang dikeluarkan Pertamina sebagian dinikmati pihak yang tidak tepat.