Komitmen pemerintah buru aset koruptor diragukan
Sabtu, 30 November 2013 - 10:38 WIB
Komitmen pemerintah buru aset koruptor diragukan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah dinilai tak pernah serius dalam memburu aset para koruptor baik di dalam maupun yang dilarikan ke luar negeri. Pembentukan satuan khusus seperti tim pemburu koruptor dinilai kurang maksimal karena belum memberikan konstribusi apapun dalam pengembalian aset.
Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir menegaskan, selama ini tak ada political will dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Termasuk pengejaran dan perebutan aset hasil korupsi yang dibawa kabur ke luar negeri.
Dia berpendapat hal tersebut kemungkinan terjadi karena para politikus maupun penyelenggara negaranya juga korup. "Jadi jangan terlalu banyak berharap bisa mengembalikan aset yang sudah dibawa ke luar negeri," kata Nudirman dalam diskusi bertema "Perebutan Aset Negara dan Buronan Koruptor" di Jakarta, Jumat, 29 November 2013.
Menurutnya, dalam kondisi saat ini lebih baik mengejar aset dibanding pelaku pidananya. Aset hasil korupsi yang tersebar disejumlah negara seperti Hongkong, Singapura, Swiss, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, jumlahnya sangat fantastis.
"Meskipun kami sangat berharap pemerintah bisa menarik kembali aset yang dilarikan, tapi kami pesimis untuk waktu dekat ini. Sudah berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengejar aset ini, hasilnya masih nol," terangnya.
Berita Demokrat berang kadernya dikaitkan kasus korupsi.
Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir menegaskan, selama ini tak ada political will dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Termasuk pengejaran dan perebutan aset hasil korupsi yang dibawa kabur ke luar negeri.
Dia berpendapat hal tersebut kemungkinan terjadi karena para politikus maupun penyelenggara negaranya juga korup. "Jadi jangan terlalu banyak berharap bisa mengembalikan aset yang sudah dibawa ke luar negeri," kata Nudirman dalam diskusi bertema "Perebutan Aset Negara dan Buronan Koruptor" di Jakarta, Jumat, 29 November 2013.
Menurutnya, dalam kondisi saat ini lebih baik mengejar aset dibanding pelaku pidananya. Aset hasil korupsi yang tersebar disejumlah negara seperti Hongkong, Singapura, Swiss, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, jumlahnya sangat fantastis.
"Meskipun kami sangat berharap pemerintah bisa menarik kembali aset yang dilarikan, tapi kami pesimis untuk waktu dekat ini. Sudah berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengejar aset ini, hasilnya masih nol," terangnya.
Berita Demokrat berang kadernya dikaitkan kasus korupsi.
(kur)
