Soal penyadapan, sikap SBY harus representasi perasaan publik

Kamis, 28 November 2013 - 05:50 WIB
Soal penyadapan, sikap...
Soal penyadapan, sikap SBY harus representasi perasaan publik
A A A
Sindonews.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari meragukan, surat jawaban yang dikirimkan Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott berisi tentang permintaan maaf atas penyadapan yang telah mereka lakukan.

"Minta maaf enggak sih? Kalau Abbott enggak minta maaf ya jangan keburu happy," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (29/11/2013).

Menurut Anggota Komisi III DPR ini, apapun sikap pemerintah terkait penyadapan yang dilakukan Australia harus merepresentasikan keinginan publik. Ia berpandangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa merasa puas begitu saja, sementara masyarakat masih dihinggapi kemarahan.

"Sikap Presiden SBY harus merupakan representasi perasaan rakyat. Lagi pula presiden harus menyoal Amerika juga karena Australia bersama Korsel dan Singapura kan melaksanakan maunya Amerika. Tidak cukup marah ke Australia saja," tandasnya.

Terkait tuduhan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan China menyadap pemerintah Australia, ia menilai hanya pepesan kosong belaka.

"Asal bunyi itu. Para petinggi kita lebih lengket ke Amerika gitu lho. Kan Presiden (SBY) bilang loves AS with all it's faults, second country," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada tiga hal yang penting dalam isi surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang diterimanya pada Sabtu 23 November 2013 yang lalu.

Pertama, keinginan pihak pemerintah Australia untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Yang sesungguhnya, dewasa ini berada dalam keadaan yang kuat dan berkembang.

Kedua, komitmen Perdana Menteri Australia Tony Abbott bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu di masa depan yang akan merugikan dan menggganggu Indonesia.

Sementara poin ketiga, PM Australia Tony Abbott setuju dan mendukung usulannya untuk menata kembali kerja sama bilateral, termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik yang jelas adil dan dipatuhi.

Baca berita:
Ini 6 langkah SBY pulihkan hubungan RI-Australia
(kri)
Berita Terkait
RUU Penyadapan Diusulkan...
RUU Penyadapan Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
KY Usulkan Penyadapan...
KY Usulkan Penyadapan Mandiri untuk Mengawasi Kinerja Hakim
Gagas Usulan RUU Penyadapan,...
Gagas Usulan RUU Penyadapan, Komisi III: Harus Berbasis HAM
Macron Minta Penjelasan...
Macron Minta Penjelasan PM Israel Soal Spyware Pegasus
1.460 Penyadapan Dilakukan...
1.460 Penyadapan Dilakukan KPK Sepanjang Tahun 2022
KPK Ungkap Ada Sosok...
KPK Ungkap Ada Sosok yang Disadap pada Kasus Harun Masiku
Berita Terkini
KPK Sebut Penerimaan...
KPK Sebut Penerimaan Murid Baru Masih Dibayangi Pungli
Ditetapkan Tersangka...
Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Bupati Cilacap Syamsul Ajukan Praperadilan
Langkah Berani Kejagung...
Langkah Berani Kejagung Sentuh Korupsi MBG Jadi Sinyal Kuat Penegakan Hukum Tanpa Impunitas
Cegah Kasus Korupsi...
Cegah Kasus Korupsi di BGN Terulang, Saut Situmorang Beri Saran Ini ke Nanik Deyang
Geger, WNI Bunuh WNI...
Geger, WNI Bunuh WNI di Hokkaido Jepang, Satu Anggota Polisi Ikut Terluka
Prihatin Kasus Korupsi...
Prihatin Kasus Korupsi di BGN, Hasto PDIP: Suara Kritis Masyarakat Sudah Mengungkapkan Hal Itu
Infografis
Riwayat Pendidikan Ahmad...
Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni, Anggota DPR yang Jadi Sorotan Publik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved