Menang di PTUN, komisaris didesak pecat Direksi SI
Sabtu, 23 November 2013 - 17:08 WIB
Menang di PTUN, komisaris didesak pecat Direksi SI
A
A
A
Sindonews.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta belum lama ini membatalkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengangkat direksi PT Surveyor Indonesia (SI).
"Surat Menteri BUMN cacat prosedural dan materil karena tidak memenuhi syarat materil integritas dan syarat formil uji kelayakan dan kepatutan,” kata pengacara Serikat Pegawai Surveyor Indonesia (SPASI), Muhammad Joni, di Jakarta melalui rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (23/11/2013).
Gugatan diajukan SPASI atas pengangkatan Muhammad Arif Zainuddin dan Bambang Isworo sebagai Direksi SI dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-412/MBU/2013 Hal: usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero) tertanggal 26 Juni 2013.
Dalam pertimbangan putusan hakim PTUN, surat Menteri BUMN terbukti melanggar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
PTUN mempertimbangkan, Muhammad Arif Zainuddin dan Bambang Isworo pernah menjabat sebagai manajemen proyek pendataan sekolah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp55,2 miliar sesuai temuan BPK tahun 2010 dan 2011.
Saat itu, SI dipimpin Fahmi Sadiq yang sudah menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Sidang pembacaan putusan dihadiri Ketua SPASI Irmam Bustamam dan jajaran pengurus SPASI.
Irman meminta Dewan Komisaris SI menonaktifkan dua direksi perusahaan ini, yaitu direktur utama Muhammad Arif Zainuddin dan Direktur Bambang Isworo. Pasalnya, gugatan SPASI telah dikabulkan PTUN.
Dalam pertimbangan putusan hakim menyatakan, Kementerian BUMN telah melanggar prosedur dan syarat untuk menjadi direksi di suatu perusahaan BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 1 tahun 2012.
Berdasarkan keputusan tersebut, proses dan syarat untuk menjadi anggota direksi harus menjalani fit and proper test dan mesti memenuhi syarat formil (proses) dan syarat materil (memiliki integritas).
Kedua syarat tersebut, berdasarkan putusan hakim PTUN, tidak dapat dipenuhi Muhammad Arif Zainuddin dan Bambang Isworo. Selain belum punya pengalaman dan juga baru tiga bulan diangkat jadi direksi PT Sucofindo pada Maret 2013, selanjutnya diangkat jadi direktur utama dan direktur pada Juni 2013.
Yang memilukan lagi, keduanya sedang diperiksa di Kejaksaan Tinggi DKI terkait kasus dugaan korupsi senilai Rp55 miliar dalam proyek survei dan pemetaan sekolah di Kemendikbud.
Anggota Komisi VI Chairuman Harahap mengemukakan, pada saat dengar pendapat dengan Menteri BUMN, pernah mempertanyakan perihal ini kenapa menteri yang mengangkat direksi yang tidak memiliki integritas sebagai syarat material sesuai Permen Meneg BUMN Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi.
Artinya, menurut dia, Menteri BUMN Dahlan Iskan melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Buktinya, PTUN memenangkan gugatan karyawan. Berdasarkan putusan PTUN, Direksi SI tidak sah karena tidak dilakukan sesuai uji kelayakan dan kepatutan dalam mengangkat direksi di perusahaan milik BUMN.
"Surat Menteri BUMN cacat prosedural dan materil karena tidak memenuhi syarat materil integritas dan syarat formil uji kelayakan dan kepatutan,” kata pengacara Serikat Pegawai Surveyor Indonesia (SPASI), Muhammad Joni, di Jakarta melalui rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (23/11/2013).
Gugatan diajukan SPASI atas pengangkatan Muhammad Arif Zainuddin dan Bambang Isworo sebagai Direksi SI dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-412/MBU/2013 Hal: usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero) tertanggal 26 Juni 2013.
Dalam pertimbangan putusan hakim PTUN, surat Menteri BUMN terbukti melanggar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
PTUN mempertimbangkan, Muhammad Arif Zainuddin dan Bambang Isworo pernah menjabat sebagai manajemen proyek pendataan sekolah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp55,2 miliar sesuai temuan BPK tahun 2010 dan 2011.
Saat itu, SI dipimpin Fahmi Sadiq yang sudah menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Sidang pembacaan putusan dihadiri Ketua SPASI Irmam Bustamam dan jajaran pengurus SPASI.
Irman meminta Dewan Komisaris SI menonaktifkan dua direksi perusahaan ini, yaitu direktur utama Muhammad Arif Zainuddin dan Direktur Bambang Isworo. Pasalnya, gugatan SPASI telah dikabulkan PTUN.
Dalam pertimbangan putusan hakim menyatakan, Kementerian BUMN telah melanggar prosedur dan syarat untuk menjadi direksi di suatu perusahaan BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 1 tahun 2012.
Berdasarkan keputusan tersebut, proses dan syarat untuk menjadi anggota direksi harus menjalani fit and proper test dan mesti memenuhi syarat formil (proses) dan syarat materil (memiliki integritas).
Kedua syarat tersebut, berdasarkan putusan hakim PTUN, tidak dapat dipenuhi Muhammad Arif Zainuddin dan Bambang Isworo. Selain belum punya pengalaman dan juga baru tiga bulan diangkat jadi direksi PT Sucofindo pada Maret 2013, selanjutnya diangkat jadi direktur utama dan direktur pada Juni 2013.
Yang memilukan lagi, keduanya sedang diperiksa di Kejaksaan Tinggi DKI terkait kasus dugaan korupsi senilai Rp55 miliar dalam proyek survei dan pemetaan sekolah di Kemendikbud.
Anggota Komisi VI Chairuman Harahap mengemukakan, pada saat dengar pendapat dengan Menteri BUMN, pernah mempertanyakan perihal ini kenapa menteri yang mengangkat direksi yang tidak memiliki integritas sebagai syarat material sesuai Permen Meneg BUMN Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi.
Artinya, menurut dia, Menteri BUMN Dahlan Iskan melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Buktinya, PTUN memenangkan gugatan karyawan. Berdasarkan putusan PTUN, Direksi SI tidak sah karena tidak dilakukan sesuai uji kelayakan dan kepatutan dalam mengangkat direksi di perusahaan milik BUMN.
(kri)
