Panglima anggap wajar Australia sadap militer RI
Kamis, 21 November 2013 - 17:08 WIB
Panglima anggap wajar Australia sadap militer RI
A
A
A
Sindonews.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menilai wajar jika Australia melakukan penyadapan dalam konteks hubungan militer namun tidak pantas untuk urusan yang bersifat sensitif. Penyadapan dalam kaitan hubungan militer antar negara, kata dia, masih bisa dikategorikan wajar.
"Wajar apabila aksi penyadapan itu dilakukan tanpa diketahui siapapun. Tidak wajar kalau ketahuan," selorohnya di Denpasar, Kamis (21/11/2013)
Hanya saja, jika penyadapan dikaitkan dalam dalam konteks hubungan internasional, maka terhadap hal-hal yang sangat sensitif sifatnya maka hal itu tidak tepat dilakukan.
Menurut pandangan normal dalam hubungan internasional itu, penyadapan terhadap hal sensitif sangat tidak etis dan tidak pas.
"Apakah pantas ketika Presiden SBY berkomunikasi secara pribadi dengan Ibu Negara Ani Yudhoyono juga ikut disadap," tanya pria alumnus AKMIL 1981.
Penyadapan hal sensitif seperti pembicaraan presiden dengan ibu negara dalam konteks hubungan internasional, tidaklah tepat. Karena itu, agar ke depan, aksi penyadapan tidak terjadi lagi, TNI perlu segera melakukan pembenahan dalam konteks intelijen.
"Kebocoran bisa diatasi, dengan menyiapkan encription," kata Moeldoko.
Dengan melakukan enkripsi terhadap semua alat komunikasi, maka hal itu bisa menghindari kebocoran. Selain, alat komunikasi dienkripsi agar tidak bisa disadap maka yang tak kalah pentingnya adalah membangun kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Kemampuan, mental dan moralnya diperkuat," tutupnya.
Baca berita:
Bukan era perang dingin, penyadapan masalah serius
"Wajar apabila aksi penyadapan itu dilakukan tanpa diketahui siapapun. Tidak wajar kalau ketahuan," selorohnya di Denpasar, Kamis (21/11/2013)
Hanya saja, jika penyadapan dikaitkan dalam dalam konteks hubungan internasional, maka terhadap hal-hal yang sangat sensitif sifatnya maka hal itu tidak tepat dilakukan.
Menurut pandangan normal dalam hubungan internasional itu, penyadapan terhadap hal sensitif sangat tidak etis dan tidak pas.
"Apakah pantas ketika Presiden SBY berkomunikasi secara pribadi dengan Ibu Negara Ani Yudhoyono juga ikut disadap," tanya pria alumnus AKMIL 1981.
Penyadapan hal sensitif seperti pembicaraan presiden dengan ibu negara dalam konteks hubungan internasional, tidaklah tepat. Karena itu, agar ke depan, aksi penyadapan tidak terjadi lagi, TNI perlu segera melakukan pembenahan dalam konteks intelijen.
"Kebocoran bisa diatasi, dengan menyiapkan encription," kata Moeldoko.
Dengan melakukan enkripsi terhadap semua alat komunikasi, maka hal itu bisa menghindari kebocoran. Selain, alat komunikasi dienkripsi agar tidak bisa disadap maka yang tak kalah pentingnya adalah membangun kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Kemampuan, mental dan moralnya diperkuat," tutupnya.
Baca berita:
Bukan era perang dingin, penyadapan masalah serius
(kri)
