Momentum buktikan Indonesia bangsa besar
Kamis, 21 November 2013 - 15:01 WIB
Momentum buktikan Indonesia bangsa besar
A
A
A
Sindonews.com - Kasus penyadapan telepon yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap Presiden, Ibu Negara, dan sejumlah menteri di Indonesia, terus menjadi permasalahan yang menarik untuk direspons.
"Untuk keperluan pengamanan komunikasi, maka sudah seharusnya alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang berbasiskan teknologi komunikasi canggih harus dimiliki oleh BIN (Badan Intelijen Negara)," kata Direktur Eksekutif Indonesia Law Reform Institute, Jeppri F Silalahi, saat dihubungi Sindonews, Kamis (21/11/2013).
Menurutnya, DPR dan Pemerintah harus memprioritaskan keperluan alutsista yang dibutuhkan BIN untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Rekrutmen terhadap putra-putri bangsa yang mempunyai kualitas tinggi di bidang teknologi, harus dilakukan, karena ke depan kita akan menghadapi perang teknologi spionase," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, diharapkan pemerintah tidak mengelak dan menjawab bermental inferior, dengan mengatakan negara Jerman saja bisa disadap.
"Sudah saatnya kita sebagai bangsa yang besar berbenah diri dan mempertahankan kedaulatan dengan memberikan sanksi diplomatik bagi negara-negara yang melakukan penyadapan di Indonesia," pungkasnya.
Berita terkait:
Menlu RI disebut mirip bintang porno, DPR berang.
Penasihat senior Australia penghina Menlu RI minta maaf.
"Untuk keperluan pengamanan komunikasi, maka sudah seharusnya alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang berbasiskan teknologi komunikasi canggih harus dimiliki oleh BIN (Badan Intelijen Negara)," kata Direktur Eksekutif Indonesia Law Reform Institute, Jeppri F Silalahi, saat dihubungi Sindonews, Kamis (21/11/2013).
Menurutnya, DPR dan Pemerintah harus memprioritaskan keperluan alutsista yang dibutuhkan BIN untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Rekrutmen terhadap putra-putri bangsa yang mempunyai kualitas tinggi di bidang teknologi, harus dilakukan, karena ke depan kita akan menghadapi perang teknologi spionase," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, diharapkan pemerintah tidak mengelak dan menjawab bermental inferior, dengan mengatakan negara Jerman saja bisa disadap.
"Sudah saatnya kita sebagai bangsa yang besar berbenah diri dan mempertahankan kedaulatan dengan memberikan sanksi diplomatik bagi negara-negara yang melakukan penyadapan di Indonesia," pungkasnya.
Berita terkait:
Menlu RI disebut mirip bintang porno, DPR berang.
Penasihat senior Australia penghina Menlu RI minta maaf.
(maf)
