Tolak minta maaf, pemerintah didesak usir Dubes Australia
Rabu, 20 November 2013 - 08:04 WIB
Tolak minta maaf, pemerintah didesak usir Dubes Australia
A
A
A
Sindonews.com - Langkah pemerintah menarik sementara Dubes RI dari Australia dinilai sebagai langkah tepat. Mestinya, Dubes Australia yang ada di tanah air juga harus dipulangkan ke Australia.
"Kita harus menjaga harkat dan harga diri bangsa," ujar Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana Heri Budianto kepada Sindonews, Rabu (20/11/2013).
Menurutnya, apa yang dilakukan Australia sudah mengusik kedaulatan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Penyadapan terhadap presiden yang merupakan pimpinan negara, lanjutnya, sama saja dengan perlawanan terhadap negara kita.
"Kita harus mendukung langkah tegas pemerintah, mestinya dari awal pemerintah menunjukkan sikap seperti ini terhadap Australia," tandasnya.
Ia berpandangan, langkah berani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memulangkan Dubes Australia kembali ke negaranya pasti akan didukung oleh rakyat. Pasalnya, sampai hari ini Australia enggan menjelaskan perihal penyadapan terhadap presiden dan sejumlah pejabat negara kita.
"PM Australia telah menolak minta maaf, merupakan bentuk pelecehan terhadap kita. Sudah saatnya kita mengusir Dubes Australia keluar dari indonesia.
Seperti diketahui sebelumnya diberitakan Radio Australia, materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap Australia ternyata menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009. Data itu juga menunjukkan jenis-jenis telepon pejabat Indonesia yang disadap Australia.
Penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY. Mereka adalah istri SBY, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.
Sebagai bentuk protes, pemerintah sudah memanggil Dubes RI di Canberra terkait dengan penyadapan yang dilakukan oleh pihak Australia, terhadap telepon seluler Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat penting Indonesia lainnya.
Baca berita:
Menlu: Dampak penyadapan tak bisa diremehkan
"Kita harus menjaga harkat dan harga diri bangsa," ujar Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana Heri Budianto kepada Sindonews, Rabu (20/11/2013).
Menurutnya, apa yang dilakukan Australia sudah mengusik kedaulatan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Penyadapan terhadap presiden yang merupakan pimpinan negara, lanjutnya, sama saja dengan perlawanan terhadap negara kita.
"Kita harus mendukung langkah tegas pemerintah, mestinya dari awal pemerintah menunjukkan sikap seperti ini terhadap Australia," tandasnya.
Ia berpandangan, langkah berani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memulangkan Dubes Australia kembali ke negaranya pasti akan didukung oleh rakyat. Pasalnya, sampai hari ini Australia enggan menjelaskan perihal penyadapan terhadap presiden dan sejumlah pejabat negara kita.
"PM Australia telah menolak minta maaf, merupakan bentuk pelecehan terhadap kita. Sudah saatnya kita mengusir Dubes Australia keluar dari indonesia.
Seperti diketahui sebelumnya diberitakan Radio Australia, materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap Australia ternyata menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009. Data itu juga menunjukkan jenis-jenis telepon pejabat Indonesia yang disadap Australia.
Penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY. Mereka adalah istri SBY, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.
Sebagai bentuk protes, pemerintah sudah memanggil Dubes RI di Canberra terkait dengan penyadapan yang dilakukan oleh pihak Australia, terhadap telepon seluler Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat penting Indonesia lainnya.
Baca berita:
Menlu: Dampak penyadapan tak bisa diremehkan
(kri)
