Publik tunggu sikap tegas SBY terhadap Australia
Rabu, 20 November 2013 - 06:06 WIB
Publik tunggu sikap tegas SBY terhadap Australia
A
A
A
Sindonews.com - Perdana Menteri Australia Tony Abbot menolak meminta maaf atas penyadapan yang dilakukan kepada pemerintah Indonesia. Lantas, bagaimana pemerintah harus menyikapi hal tersebut?
Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan sikap serius bukan saja sebagai kepala pemerintahan tapi juga sebagai kepala negara bagi negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat.
"Sudah sepatutnya presiden merepresentasikan emosi kolektif masyarakat dunia dan rakyat Indonesia yang tidak mentolerir tindakan-tindakan curang dalam diplomasi internasional," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Rabu (20/11/2013).
Ia menuturkan, kita tentu masih ingat bagaimana Australia juga membantu Belanda untuk kembali menjajah di Indonesia Timur tahun 1945-1946 di bawah komando Letjen Leslie Morshead.
"Bantuan tersebut termasuk teror Westerling dan di perang Puputan Margarana di Bali. Jadi konspirasi Australia dengan beberapa negara lain untuk menggarap RI itu bukan isu baru," tandasnya.
Politikus PDIP ini mengaku merasa kecewa skandal penyadapan itu tidak menghentikan program TNI untuk melakukan latihan perang bersama dengan militer Australia. Menurutnya, pemerintah Indonesia sendiri bersikap ambigu terkait isu penyadapan Australia.
"Menlu marah dan menarik dubesnya, tetapi presiden tidak berstatement apa-apa, beda dengan kanselir Jerman dan Presiden Perancis. Meski PM Tonny Abbot menyatakan tidak akan minta maaf terhadap Indonesia atas skandal diplomasi ini."
"Sebaliknya, TNI melanjutkan perang-perangan walau polisi menyatakan akan menghentikan kerja sama dengan Australia," pungkasnya.
Baca berita:
Pernyataan PM Australia ditanggapi sinis oleh Istana
Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan sikap serius bukan saja sebagai kepala pemerintahan tapi juga sebagai kepala negara bagi negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat.
"Sudah sepatutnya presiden merepresentasikan emosi kolektif masyarakat dunia dan rakyat Indonesia yang tidak mentolerir tindakan-tindakan curang dalam diplomasi internasional," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Rabu (20/11/2013).
Ia menuturkan, kita tentu masih ingat bagaimana Australia juga membantu Belanda untuk kembali menjajah di Indonesia Timur tahun 1945-1946 di bawah komando Letjen Leslie Morshead.
"Bantuan tersebut termasuk teror Westerling dan di perang Puputan Margarana di Bali. Jadi konspirasi Australia dengan beberapa negara lain untuk menggarap RI itu bukan isu baru," tandasnya.
Politikus PDIP ini mengaku merasa kecewa skandal penyadapan itu tidak menghentikan program TNI untuk melakukan latihan perang bersama dengan militer Australia. Menurutnya, pemerintah Indonesia sendiri bersikap ambigu terkait isu penyadapan Australia.
"Menlu marah dan menarik dubesnya, tetapi presiden tidak berstatement apa-apa, beda dengan kanselir Jerman dan Presiden Perancis. Meski PM Tonny Abbot menyatakan tidak akan minta maaf terhadap Indonesia atas skandal diplomasi ini."
"Sebaliknya, TNI melanjutkan perang-perangan walau polisi menyatakan akan menghentikan kerja sama dengan Australia," pungkasnya.
Baca berita:
Pernyataan PM Australia ditanggapi sinis oleh Istana
(kri)
