Lawan penyadapan dengan pembenahan
Selasa, 19 November 2013 - 08:56 WIB
Lawan penyadapan dengan pembenahan
A
A
A
Sindonews.com - Badan Intelijen Negara (BIN) harus melakukan pembenahan pengamanan sistem pertahanan jalur komunikasi, khususnya bagi ponsel milik kepala negara dan pejabat lembaga negara penting.
Hal tersebut perlu dilakukan, setelah snowden membocorkan detail tentang penyadapan terhadap pejabat negara di Indonesia.
"Ini sesuatu yang harus serius disikapi dan dibenahi, walaupun terkesan ada unsur kelengahan dari pemerintah sendiri," kata Koordinator Indonesia Law Reform Institute, Jeppri F Silalahi, lewat rilisnya kepada Sindonews, Selasa (19/11/2013).
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk bersikap tegas, terkait penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika dan Australia. Permintaan tersebut disampaikan pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana.
Menurutnya, salah satu sikap tegas yang bisa dilakukan oleh SBY, adalah dengan memerintah Menteri Luar Negeri (Menlu) mengusir diplomat kedua negara sekutu tersebut dari Indonesia. "Presiden harus segera instruksikan Menlu, untuk memerintahkan dua atau tiga diplomat AS dan Australia angkat kaki dari Indonesia," kata Hikmahanto, Senin, 18 November 2013.
Hal tersebut perlu dilakukan, setelah snowden membocorkan detail tentang penyadapan terhadap pejabat negara di Indonesia.
"Ini sesuatu yang harus serius disikapi dan dibenahi, walaupun terkesan ada unsur kelengahan dari pemerintah sendiri," kata Koordinator Indonesia Law Reform Institute, Jeppri F Silalahi, lewat rilisnya kepada Sindonews, Selasa (19/11/2013).
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk bersikap tegas, terkait penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika dan Australia. Permintaan tersebut disampaikan pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana.
Menurutnya, salah satu sikap tegas yang bisa dilakukan oleh SBY, adalah dengan memerintah Menteri Luar Negeri (Menlu) mengusir diplomat kedua negara sekutu tersebut dari Indonesia. "Presiden harus segera instruksikan Menlu, untuk memerintahkan dua atau tiga diplomat AS dan Australia angkat kaki dari Indonesia," kata Hikmahanto, Senin, 18 November 2013.
(maf)
