JK merasa aneh Robert Tantular diberi Rp6,7 triliun
Senin, 18 November 2013 - 13:28 WIB
JK merasa aneh Robert Tantular diberi Rp6,7 triliun
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, yang harus diusut dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik adalah aliran dana.
"Yang harus diperiksa, kemana uang itu sebenarnya. Apa yang salah di uangnya. Kan gitu," ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini di Kantor Pusat PMI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Selain itu, JK juga menyoroti mengapa negara menggelontorkan dana talangan hingga Rp6,7 triliun untuk Bank Century. Padahal, Robert Tantular sebagai pemilik Bank Century kala itu tak meminta sebesar itu.
"Kenapa Robert Tantular (Mantan pemilik Bank Century) hanya butuh Rp1 triliun, tapi dikasih Rp6,7 triliun. Itu aja simpelnya," kata JK.
"Jangan siapa yang rapat. Jangan itu masalahnya. Nanti lain kali enggak ada yang mau rapat di negeri ini kalau yang rapat diperiksa. Bukan yang rapat diperiksa. Kenapa uang itu dikeluarkan pada waktu yang tidak perlu," pungkasnya.
Baca berita:
Cegah politisasi Century, KPK minta perlindungan rakyat
"Yang harus diperiksa, kemana uang itu sebenarnya. Apa yang salah di uangnya. Kan gitu," ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini di Kantor Pusat PMI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Selain itu, JK juga menyoroti mengapa negara menggelontorkan dana talangan hingga Rp6,7 triliun untuk Bank Century. Padahal, Robert Tantular sebagai pemilik Bank Century kala itu tak meminta sebesar itu.
"Kenapa Robert Tantular (Mantan pemilik Bank Century) hanya butuh Rp1 triliun, tapi dikasih Rp6,7 triliun. Itu aja simpelnya," kata JK.
"Jangan siapa yang rapat. Jangan itu masalahnya. Nanti lain kali enggak ada yang mau rapat di negeri ini kalau yang rapat diperiksa. Bukan yang rapat diperiksa. Kenapa uang itu dikeluarkan pada waktu yang tidak perlu," pungkasnya.
Baca berita:
Cegah politisasi Century, KPK minta perlindungan rakyat
(kri)