Jika terbukti nyadap, usir perusahaan AS dari Indonesia
Sabtu, 09 November 2013 - 07:04 WIB
Jika terbukti nyadap, usir perusahaan AS dari Indonesia
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa membantah anggapan Pemerintah Republik Indonesia (RI) bersikap lembek menanggapi reaksi Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap protes penyadapan kepada pejabat-pejabat Indonesia.
“Kita menentang, menolak dan mengganggappnya tidak acceptable (bisa diterima). Kita menyatakan protes keras, dan akan menjadi co sponsor resolusi di PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dalam pembatasan aksi-aksi seperti ini,” kata Marty Natalegawa pada konferensi pers penutupan Bali Democracy Forum (BDF) VI, Nusa Dua, Bali, Jumat 8 November 2013, dikutip laman setkab.go.id.
Direktur Indonesia Law Reform Institute Jeppri F Silalahi mengatakan, jika benar pemerintah sangat keberatan dan mau protes atas dugaan penyadapan tersebut, menurutnya, Pemerintah Indonesia tak perlu repot-repot menyampaikan ke dunia internasional.
"Cukup dengan memerintahkan perusahaan-perusahaan bendera AS dan Australia yang ada di Indonesia, untuk hengkang. Itu akan memberikan efek jera bagi negara negara lain," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ada dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat, meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS, di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia, smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
Untuk wilayah, Asia Tenggara, berbagai alat penyadapan AS diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon. Pada 13 Agustus 2010, sebuah peta tidak menunjukkan fasilitas penyadapan itu terpasang di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang dan Singapura, yang semuanya diketahui sebagai sekutu terdekat AS.
Berita terkait:
Sejak era Bung Karno Indonesia sudah disadap.
“Kita menentang, menolak dan mengganggappnya tidak acceptable (bisa diterima). Kita menyatakan protes keras, dan akan menjadi co sponsor resolusi di PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dalam pembatasan aksi-aksi seperti ini,” kata Marty Natalegawa pada konferensi pers penutupan Bali Democracy Forum (BDF) VI, Nusa Dua, Bali, Jumat 8 November 2013, dikutip laman setkab.go.id.
Direktur Indonesia Law Reform Institute Jeppri F Silalahi mengatakan, jika benar pemerintah sangat keberatan dan mau protes atas dugaan penyadapan tersebut, menurutnya, Pemerintah Indonesia tak perlu repot-repot menyampaikan ke dunia internasional.
"Cukup dengan memerintahkan perusahaan-perusahaan bendera AS dan Australia yang ada di Indonesia, untuk hengkang. Itu akan memberikan efek jera bagi negara negara lain," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ada dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat, meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS, di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia, smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
Untuk wilayah, Asia Tenggara, berbagai alat penyadapan AS diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon. Pada 13 Agustus 2010, sebuah peta tidak menunjukkan fasilitas penyadapan itu terpasang di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang dan Singapura, yang semuanya diketahui sebagai sekutu terdekat AS.
Berita terkait:
Sejak era Bung Karno Indonesia sudah disadap.
(maf)
