Sejak era Bung Karno Indonesia sudah disadap
Sabtu, 09 November 2013 - 03:59 WIB
Sejak era Bung Karno Indonesia sudah disadap
A
A
A
Sindonews.com - Dugaan Penyadapan Indonesia yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) bukanlah hal yang baru, melainkan sudah menjadi kenyataan empiris semenjak masuknya Central Intelligence Agency (CIA).
"Kenyataan empiris itu dalam operasi menumbangkan Presiden Soekarno dan menjadikan rezim Orba (Orde Baru) sebagai perpanjang tanganannya di Indonesia," kata Jeppri F Silalahi dari Indonesia Law Reform Institute, saat dihubungi Sindonews, Sabtu (9/11/2013).
Jeppri mengungkapkan, apalagi di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga bagian dari orde baru, mengapa setelah isu ini sampai di dunia internasional pemerintah baru merespons, seakan dengan pura-pura kaget.
"Adalah hal yang lumrah operasi intelijen antara negara, pasti terjadi perang spionase, jadi pemerintah tak perlu repot-repot berbasa-basi mempersalahkan AS maupun Australia jika
penyadapan itu terbukti," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ada dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat, meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS, di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia, smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
Untuk wilayah, Asia Tenggara, berbagai alat penyadapan AS diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon. Pada 13 Agustus 2010, sebuah peta tidak menunjukkan fasilitas penyadapan itu terpasang di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang dan Singapura, yang semuanya diketahui sebagai sekutu terdekat AS.
Berita terkait:
Penyadapan langgar norma pergaulan antar bangsa
"Kenyataan empiris itu dalam operasi menumbangkan Presiden Soekarno dan menjadikan rezim Orba (Orde Baru) sebagai perpanjang tanganannya di Indonesia," kata Jeppri F Silalahi dari Indonesia Law Reform Institute, saat dihubungi Sindonews, Sabtu (9/11/2013).
Jeppri mengungkapkan, apalagi di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga bagian dari orde baru, mengapa setelah isu ini sampai di dunia internasional pemerintah baru merespons, seakan dengan pura-pura kaget.
"Adalah hal yang lumrah operasi intelijen antara negara, pasti terjadi perang spionase, jadi pemerintah tak perlu repot-repot berbasa-basi mempersalahkan AS maupun Australia jika
penyadapan itu terbukti," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ada dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat, meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS, di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia, smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
Untuk wilayah, Asia Tenggara, berbagai alat penyadapan AS diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon. Pada 13 Agustus 2010, sebuah peta tidak menunjukkan fasilitas penyadapan itu terpasang di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang dan Singapura, yang semuanya diketahui sebagai sekutu terdekat AS.
Berita terkait:
Penyadapan langgar norma pergaulan antar bangsa
(maf)
