Indonesia disadap, DPR minta pemerintah ambil tindakan tegas
Rabu, 06 November 2013 - 12:19 WIB
Indonesia disadap, DPR minta pemerintah ambil tindakan tegas
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin mengatakan, kalau pemerintah Indonesia bisa melakukan berbagai langkah terkait isu penyadapan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia.
Kata dia, sebelum membawa permasalahan itu ke Mahkamah Internasional maka pemerintah bisa melakukan langkah-langkah diplomatik.
"Indonesia yang merasa dirugikan boleh melakukan tindakan diplomatik mulai dari memanggil, memberikan peringatan, teguran ringan, teguran keras sampai mengusir perwakilan negara atau kedubes," kata TB Hasanudin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Namun, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan untuk melakukan sikap tersebut perlu didukung alat bukti yang kuat dari kabar penyadapan yang dilakukan kedua negara itu.
"Dalam hal itu Lemsaneg mempunyai peranan. Selain itu kita meminta data kepada yang bisa dijadikan bukti yang akurat misalkan pengakuan dari Snowden," tegasnya.
Lanjut TB Hasanudin, dirinya pun mendukung pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dari perbuatan yang dilakukan kedua negara itu jika terbukti telah melakukan penyadapan.
"Begitu tahu (ada penyadapan), (dan) benar diyakini ada pelanggaran. Ambil tindakan keras, tidak perlu menunggu pemerintahan baru," tuntasnya.
Baca berita:
Soal penyadapan, pemerintah tak fokus urus keamanan nasional
Kata dia, sebelum membawa permasalahan itu ke Mahkamah Internasional maka pemerintah bisa melakukan langkah-langkah diplomatik.
"Indonesia yang merasa dirugikan boleh melakukan tindakan diplomatik mulai dari memanggil, memberikan peringatan, teguran ringan, teguran keras sampai mengusir perwakilan negara atau kedubes," kata TB Hasanudin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Namun, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan untuk melakukan sikap tersebut perlu didukung alat bukti yang kuat dari kabar penyadapan yang dilakukan kedua negara itu.
"Dalam hal itu Lemsaneg mempunyai peranan. Selain itu kita meminta data kepada yang bisa dijadikan bukti yang akurat misalkan pengakuan dari Snowden," tegasnya.
Lanjut TB Hasanudin, dirinya pun mendukung pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dari perbuatan yang dilakukan kedua negara itu jika terbukti telah melakukan penyadapan.
"Begitu tahu (ada penyadapan), (dan) benar diyakini ada pelanggaran. Ambil tindakan keras, tidak perlu menunggu pemerintahan baru," tuntasnya.
Baca berita:
Soal penyadapan, pemerintah tak fokus urus keamanan nasional
(kri)
