DPR berencana panggil Dubes AS & Australia
Rabu, 06 November 2013 - 11:09 WIB
DPR berencana panggil Dubes AS & Australia
A
A
A
Sindonews.com - Komisi I DPR ingin meminta penjelasan terhadap kabar adanya dugaan penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kalau mereka akan memanggil Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mendengarkan penjelasan terkait kabar tersebut.
"Akan panggil Menlu usai reses. Bukan hanya itu, kita akan bahas tentang memanggil Dubes AS dan Dubes Australia ke Komisi I untuk meminta penjelasan," kata Agus saat dihubungi wartawan, Rabu (6/11/2013).
Dalam kesempatan itu, dirinya juga mendukung bila pemerintah ingin meninjau ulang seluruh kerja sama dengan AS dan Australia bila kedua negara tersebut tak bisa memberikan penjelasan terkait kabar penyadapan tersebut.
"Kita juga dukung apabila pemerintah berencana meninjau ulang seluruh kerja sama dengan pihak AS dan Australia sampai mereka bisa memberi penjelasan yang bisa diterima," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, ada dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat, meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS, di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia, smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
Untuk wilayah, Asia Tenggara, berbagai alat penyadapan AS diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon. Pada 13 Agustus 2010, sebuah peta tidak menunjukkan fasilitas penyadapan itu terpasang di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang dan Singapura, yang semuanya diketahui sebagai sekutu terdekat AS.
Baca berita:
Istana sebut kabar penyadapan ganggu hubungan RI & AS
Wakil Ketua Komisi I, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kalau mereka akan memanggil Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mendengarkan penjelasan terkait kabar tersebut.
"Akan panggil Menlu usai reses. Bukan hanya itu, kita akan bahas tentang memanggil Dubes AS dan Dubes Australia ke Komisi I untuk meminta penjelasan," kata Agus saat dihubungi wartawan, Rabu (6/11/2013).
Dalam kesempatan itu, dirinya juga mendukung bila pemerintah ingin meninjau ulang seluruh kerja sama dengan AS dan Australia bila kedua negara tersebut tak bisa memberikan penjelasan terkait kabar penyadapan tersebut.
"Kita juga dukung apabila pemerintah berencana meninjau ulang seluruh kerja sama dengan pihak AS dan Australia sampai mereka bisa memberi penjelasan yang bisa diterima," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, ada dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat, meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS, di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia, smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
Untuk wilayah, Asia Tenggara, berbagai alat penyadapan AS diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon. Pada 13 Agustus 2010, sebuah peta tidak menunjukkan fasilitas penyadapan itu terpasang di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang dan Singapura, yang semuanya diketahui sebagai sekutu terdekat AS.
Baca berita:
Istana sebut kabar penyadapan ganggu hubungan RI & AS
(kri)
