Iklim bisnis harus cerah

SIKAP pemerintah yang cenderung menolak hasil pemeringkatan Bank Dunia menyangkut kemudahan memulai dan menjalankan bisnis di suatu negara dengan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-120 tak perlu berlebihan.

Sebagaimana dilansir lembaga internasional itu, survei yang bertajuk “Doing Business 2014” menempatkan dua negara ASEAN pada posisi 10 besar yakni Singapura pada urutan pertama dan disusul Malaysia pada posisi keenam. Selain itu, Bank Dunia juga merilis peringkat negara yang tidak bersahabat para pebisnis yang didominasi oleh negara di kawasan Afrika.

Survei tersebut melibatkan 10.000 kalangan profesional dari 189 negara. Sikap penolakan yang ditunjukkan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memang tidak sepenuhnya salah. Mengukur kemudahan memulai dan menjalankan bisnis di suatu negara, menurut Bambang, sulit menghasilkan data yang fair dengan menggunakan kriteria yang sama setiap negara.

Membandingkan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu keliru. Indonesia sebagai negara yang luas dengan penduduk terbesar keempat dunia memiliki persoalan yang lebih rumit dibandingkan Singapura yang hanya sebesar kota di Indonesia. “Untuk fairnessnya, kami meragukan karena Indonesia kan negaranya besar dan kompleks,” ungkap Bambang Brodjonegoro menanggapi peringkat “Doing Business 2014” kemarin.

Selain itu, realisasi investasi sepanjang tahun ini juga tidaklah mengecewakan. Artinya, investor tetap melirik Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menanamkan modal. Data terbaru Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi mencapai Rp100,5 triliun untuk periode triwulan ketiga tahun ini.

Bila dibandingkan realisasi investasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp81,8 triliun, terjadi kenaikan sekitar 22,9%. Adapun total realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2013 mencapai Rp293,3 triliun. Bagi kalangan pengusaha, hasil pemeringkat kemudahan memulai dan menjalankan bisnis di Indonesia versi Bank Dunia itu menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih fokus dan maksimal membenahi iklim bisnis yang bersahabat di negeri ini.

Persoalan ketenagakerjaan, sebagaimana diungkap Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita, semakin menyempurnakan ketakutan investor terutama dari luar negeri untuk menanamkan modal di Indonesia setelah persoalan birokrasi yang ruwet menyangkut perizinan dan dukungan infrastruktur yang minim serta kepastian hukum yang makin lemah ditandai dengan peraturan yang sering berubah-ubah.

Untuk mendongkrak posisi Indonesia agar peringkatnya meningkat, kalangan pengusaha satu kata bahwa pengambil kebijakan harus melakukan terobosan yang jelas dan terukur. Pokok masalahnya sudah jelas dan sudah dijalankan selama ini. Misalnya, persoalan penyederhanaan perizinan yang sudah dipangkas, namun di lapangan masih saja mengganjal yang melahirkan biaya yang tidak kecil sehingga masih terus dikeluhkan para pebisnis.

Masalah kepastian hukum (peraturan) yang seringkali bertentangan antara peraturan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang membingungkan. Pemerintah juga tak perlu malu untuk belajar pada Pemerintah Malaysia. Tanpa survei Bank Dunia, kemudahan memulai dan menjalankan bisnis di negeri ini memang wajib diadakan.

Memang, rasanya tidak adil membandingkan pencapaian Malaysia apalagi Singapura. Dua negeri jiran itu sudah berada pada tahap memanjakan investor dengan menciptakan iklim bisnis yang aman dan nyaman. Kita harus meniru sistem yang diterapkan dua negara serumpun itu.

Kita jangan berlindung di balik alasan yang tidak rasional atas nama kompleksitas negara dengan wilayah yang luas dan penduduk yang besar. Filipina saja bisa menduduki peringkat ke-108.

Sejak lima tahun terakhir ini, Filipina terus berbenah hasilnya bukan hanya meraih peringkat kemudahan berbisnis yang lebih bagus dibandingkan Indonesia, tetapi pertumbuhan ekonominya juga melaju signifikan. Indonesia harus bisa.