Biaya demokrasi di Indonesia mahal
Kamis, 24 Oktober 2013 - 19:39 WIB
Biaya demokrasi di Indonesia mahal
A
A
A
Sindonews.com - Demokrasi yang terjadi di Indonesia sangat mahal. Hal itu terungkap dalam Southeast Asian Parliamentary Against Corruption (SEAPAC).
Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, dalam sidang tersebut sempat mencuat mengenai mahalnya demokrasi di Indonesia. Mahalnya demokrasi tersebut, sangat berpengaruh baik langsung atau tidak terhadap tindakan korupsi.
"Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia yang demokrasinya paling mahal," katanya, Kamis (24/10/2013).
"Karena di negara-negara lain termasuk Australia, orang mendapat sumbangan 10 ribu dolar Amerika, harus diumumkan secara terbuka. Di Indonesia sumbangan minimal untuk perorangan 100 ribu dolar Amerika, sedangkan perusahaan 750 ribu dolar Amerika. Ini menunjukkan biaya politik Indonesia dibanding negara-negara lain masih mahal," sambungnya.
Dalam hal ini, Pramono mengaku menjadi tanggung jawab bersama untuk membenahi sistem demokrasi yang ada.
"Maka kami harus menekan demokrasi bisa kembali on the right tracks, tidak terlalu mahal. Paling penting bisa memberi prosperity bagi rakyat," tegasnya.
Baca juga Indonesia tak bisa kejar aset koruptor di luar negeri.
Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, dalam sidang tersebut sempat mencuat mengenai mahalnya demokrasi di Indonesia. Mahalnya demokrasi tersebut, sangat berpengaruh baik langsung atau tidak terhadap tindakan korupsi.
"Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia yang demokrasinya paling mahal," katanya, Kamis (24/10/2013).
"Karena di negara-negara lain termasuk Australia, orang mendapat sumbangan 10 ribu dolar Amerika, harus diumumkan secara terbuka. Di Indonesia sumbangan minimal untuk perorangan 100 ribu dolar Amerika, sedangkan perusahaan 750 ribu dolar Amerika. Ini menunjukkan biaya politik Indonesia dibanding negara-negara lain masih mahal," sambungnya.
Dalam hal ini, Pramono mengaku menjadi tanggung jawab bersama untuk membenahi sistem demokrasi yang ada.
"Maka kami harus menekan demokrasi bisa kembali on the right tracks, tidak terlalu mahal. Paling penting bisa memberi prosperity bagi rakyat," tegasnya.
Baca juga Indonesia tak bisa kejar aset koruptor di luar negeri.
(stb)
