Bawaslu tambah Rp5 M anggaran panwas luar negeri
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berencana menambah anggaran untuk panitia pengawas (panwas) pemilu di luar negeri sebesar Rp5 miliar atau bahkan lebih.
"Rp5 miliar atau berapalah kita tambahkan," kata Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Menurut Daniel, pihaknya sedang membentuk panitia pengawas pemilu untuk bekerja melakukan pengawasan sampai pemilihan presiden. Namun begitu, terkait anggaran yang disediakan untuk itu, pihak Bawaslu sudah menyiapkannya. Sebab, anggaran itu diakuinya sudah tersedia.
"Target tahun ini sudah ada pengawas pemilu dan tahun depan sudah mulai bekerja dan itu sudah," ujarnya.
Soal anggaran, kata dia, baru bisa diturunkan setelah proses pemutakhiran data pemilih yang dikerjakan panwas selesai di lapangan sampai pemilihan presiden.
Sementara itu, panwas pemilu luar negeri yang disiapkan Bawaslu akan mengawasi sebanyak 5.000 penduduk yang tinggal di luar negeri. Menurut Daniel, Bawaslu akan menempatkan panwas di beberapa titik TPS di luar negeri. "39 titik kalau tidak salah," ucapnya.
Diakui Daniel, persoalan kurangnya pengawasan pemilu di luar negeri karena keterbatasan anggaran yang disediakan pemerintah. Dari itu, pihaknya sedang mengusulkan kepada Komisi II DPR RI terkait hal itu.
"Sisanya karena peraturan kita mengatur itu, begitu jadi tidak terawasi. Karena persoalan anggaran," tambahnya.
Baca berita:
KPU akui tender logistik pemilu rawan penyimpangan
"Rp5 miliar atau berapalah kita tambahkan," kata Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Menurut Daniel, pihaknya sedang membentuk panitia pengawas pemilu untuk bekerja melakukan pengawasan sampai pemilihan presiden. Namun begitu, terkait anggaran yang disediakan untuk itu, pihak Bawaslu sudah menyiapkannya. Sebab, anggaran itu diakuinya sudah tersedia.
"Target tahun ini sudah ada pengawas pemilu dan tahun depan sudah mulai bekerja dan itu sudah," ujarnya.
Soal anggaran, kata dia, baru bisa diturunkan setelah proses pemutakhiran data pemilih yang dikerjakan panwas selesai di lapangan sampai pemilihan presiden.
Sementara itu, panwas pemilu luar negeri yang disiapkan Bawaslu akan mengawasi sebanyak 5.000 penduduk yang tinggal di luar negeri. Menurut Daniel, Bawaslu akan menempatkan panwas di beberapa titik TPS di luar negeri. "39 titik kalau tidak salah," ucapnya.
Diakui Daniel, persoalan kurangnya pengawasan pemilu di luar negeri karena keterbatasan anggaran yang disediakan pemerintah. Dari itu, pihaknya sedang mengusulkan kepada Komisi II DPR RI terkait hal itu.
"Sisanya karena peraturan kita mengatur itu, begitu jadi tidak terawasi. Karena persoalan anggaran," tambahnya.
Baca berita:
KPU akui tender logistik pemilu rawan penyimpangan
(kri)