Kasus Akil bermotif politis tafsir menyesatkan

Sindonews.com - Berbagai spekulasi muncul di balik penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, ada yang menuding pengungkapan kasus dugaan suap pemilukada di MK itu kental nuansa politis.

Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyakini, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Akil terjadi setelah KPK sebelumnya memiliki data awal mengenai rencana suap tersebut.

"Kerangka kerja KPK ini secara logis tak menyisakan peluang untuk ditafsirkan bermotif politik. Saya melihat tafsir yang coba dibangun dengan menghubungkan penangkapan Akil sebagai konspirasi politik merupakan tafsir yang menyesatkan," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (10/10/2013).

Menurutnya, seharusnya sudut pandang tunggal dilekatkan pada kasus Akil. Bahwa, diduga Akil dan para tersangka yang terlibat di dalamnya memang tipikal pribadi yang rakus. Dengan mendasarkan kehidupan pada harta dan kekuasaan.

"Hambit Bintih menggunakan uang untuk memenangi dirinya demi kekuasaan. Akil memanfaatkan kekuasaan demi harta. Nafsu atau insting hewani menjadi pemicu tindakan korup berupa suap yang terjadi," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap kasus dugaan suap, yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menuai sejumlah komentar.

Salah satunya datang dari Pengamat Politik Gun Gun Heryanto. Menurutnya, publik wajar mempertanyakan sikap SBY terhadap kasus dugaan suap di lingkungan MK tersebut.

"Karena di sejumlah kasus, Presiden SBY tak bereaksi. Bahkan cenderung diam terhadap peristiwa terjadi," katanya, kepada Sindonews, Selasa, 8 Oktober 2013.

Dia mengakui, Presiden SBY memang sosok presiden yang tidak reaksional. Namun, sikap dan beberapa kebijakan SBY terhadap kasus AM perlu menjadi pertanyaan. "Apa yang dilakukan oleh SBY tentunya ditanyakan oleh publik," ungkapnya.

Implikasi yang dilakukan SBY, lanjutnya, tentunya sangat bernilai politis. Bukan hanya soal Perpu, namun juga soal institusi. "Harus ada penjelasan dari Presiden SBY terkait sikapnya tersebut. Hal itu bertujuan, agar tidak menjadi pertanyaan bagi publik," imbuhnya.

Baca berita:
Hanura berharap kasus Akil Mochtar tidak berlarut-larut