Solusi maksimalkan pengaduan masyarakat
Kamis, 10 Oktober 2013 - 02:59 WIB
Solusi maksimalkan pengaduan masyarakat
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Eko Prasodjo mengatakan, banyak instansi pemerintah yang pelayanan publiknya tidak maksimal.
Meskipun sudah membentuk institusi baru, tapi pelayanannya tetap sama dengan sebelumnya. Ada juga yang melakukan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM). “Tetapi ada juga yang sering pesan skor, supaya dinilai baik,” kata Eko di Jakarta, Rabu 9 Oktober 2013.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI) ini menambahkan, minimal ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik, yakni syarat, waktu, dan biayanya harus jelas.
Menurutnya, standar biaya itu harus dicantumkan dalam maklumat pelayanan yang dapat dilihat oleh banyak orang. “Dalam menyusun standar pelayanan juga harus mengikutsertakan masyarakat,” tambahnya.
Eko menerangkan, sistem pengaduan masyarakat menjadi salah satu inovasi pelayanan publik yang akan ditekankan pemerintah. Dia menyerahkan bentuk inovasi tersebut ke masing-masing instansi. Asalkan inovasi tersebut langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Dia menerangkan, jika masing-masing instansi membuat satu inovasi maka dalam satu tahun aka nada 600 inovasi lahir di seluruh wilayah tanah air. Dari 600 inovasi itu akan dipilih 10 inovasi untuk diusulkan ke dalam penghargaan United Nation Development Programme (UNDP).
Sehingga dunia melihat bahwa Indonesia sudah berubah. Dengan cara ini, diharapkan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi akan kembali tumbuh, investor dunia pun akan menengok Indonesia. “Nantinya orang luar juga akan belajar ke Indonesia,” ujarnya.
Ke depan, tuturnya, pihaknya akan membukukan praktik terbaik dari seluruh instansi pusat maupun daerah, yang berhasil membuat terobosan inovasi yang bermanfaat langsung dalam kehidupan masyarakat.
Wamen menyatakan, pihaknya mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah selama ini. Banyak inovasi pelayanan yang sudah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti di bidang pelayanan KTP, SIM, paspor, perizinan dan lain-lain.
Baca juga berita terkait, pemerintah belum maksimal akomodir aduan masyarakat.
Meskipun sudah membentuk institusi baru, tapi pelayanannya tetap sama dengan sebelumnya. Ada juga yang melakukan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM). “Tetapi ada juga yang sering pesan skor, supaya dinilai baik,” kata Eko di Jakarta, Rabu 9 Oktober 2013.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI) ini menambahkan, minimal ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik, yakni syarat, waktu, dan biayanya harus jelas.
Menurutnya, standar biaya itu harus dicantumkan dalam maklumat pelayanan yang dapat dilihat oleh banyak orang. “Dalam menyusun standar pelayanan juga harus mengikutsertakan masyarakat,” tambahnya.
Eko menerangkan, sistem pengaduan masyarakat menjadi salah satu inovasi pelayanan publik yang akan ditekankan pemerintah. Dia menyerahkan bentuk inovasi tersebut ke masing-masing instansi. Asalkan inovasi tersebut langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Dia menerangkan, jika masing-masing instansi membuat satu inovasi maka dalam satu tahun aka nada 600 inovasi lahir di seluruh wilayah tanah air. Dari 600 inovasi itu akan dipilih 10 inovasi untuk diusulkan ke dalam penghargaan United Nation Development Programme (UNDP).
Sehingga dunia melihat bahwa Indonesia sudah berubah. Dengan cara ini, diharapkan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi akan kembali tumbuh, investor dunia pun akan menengok Indonesia. “Nantinya orang luar juga akan belajar ke Indonesia,” ujarnya.
Ke depan, tuturnya, pihaknya akan membukukan praktik terbaik dari seluruh instansi pusat maupun daerah, yang berhasil membuat terobosan inovasi yang bermanfaat langsung dalam kehidupan masyarakat.
Wamen menyatakan, pihaknya mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah selama ini. Banyak inovasi pelayanan yang sudah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti di bidang pelayanan KTP, SIM, paspor, perizinan dan lain-lain.
Baca juga berita terkait, pemerintah belum maksimal akomodir aduan masyarakat.
(maf)
