Polri fokus pemberantasan korupsi di Papua
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Sutarman mengungkapkan, saat ini penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi (Tipikor) salah satunya diarahkan ke wilayah Papua.
Menurut Sutarman, untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua, harus ada perbaikan mekanisme dan penegakan hukum yang lebih tegas khususnya dalam pengelolaan keuangan.
"Sangat banyak alokasi anggaran untuk wilayah Papua, mulai dari anggaran otonomi khusus sampai anggaran percepatan pembangunan. Tetapi kondisinya tetap begitu-begitu saja. Perlu ada ketegasan dalam penegakan hukum khususnya untuk tindak pidana korupsi di wilayah tersebut," ujarnya kepada wartawan di Makassar, Senin (7/10/2013).
Menurut Sutarman, saat ini kasus korupsi sudah merambah ke seluruh lapisan pemerintahan, sehingga diperlukan langkah tegas dan terarah dalam penegakan hukumnya. Sehingga, kedepannya dia menyebutkan, akan membangun hubungan dan sinergi yang lebih baik lagi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Kasus-kasus tindak pidana korupsi jumlahnya mengalami peningkatan. Jadi harus ada sinergi dengan smua penegak hukum. Khusus untuk Papua karena banyak anggaran yang mengalir kdaerah itu tapi belum ada kemajuan, kami akan mengerahkan sumber daya yang ada," ujar calon tunggal Kapolri tersebut.
Baca juga berita Polri butuh Kapolri antikorupsi
Menurut Sutarman, untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua, harus ada perbaikan mekanisme dan penegakan hukum yang lebih tegas khususnya dalam pengelolaan keuangan.
"Sangat banyak alokasi anggaran untuk wilayah Papua, mulai dari anggaran otonomi khusus sampai anggaran percepatan pembangunan. Tetapi kondisinya tetap begitu-begitu saja. Perlu ada ketegasan dalam penegakan hukum khususnya untuk tindak pidana korupsi di wilayah tersebut," ujarnya kepada wartawan di Makassar, Senin (7/10/2013).
Menurut Sutarman, saat ini kasus korupsi sudah merambah ke seluruh lapisan pemerintahan, sehingga diperlukan langkah tegas dan terarah dalam penegakan hukumnya. Sehingga, kedepannya dia menyebutkan, akan membangun hubungan dan sinergi yang lebih baik lagi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Kasus-kasus tindak pidana korupsi jumlahnya mengalami peningkatan. Jadi harus ada sinergi dengan smua penegak hukum. Khusus untuk Papua karena banyak anggaran yang mengalir kdaerah itu tapi belum ada kemajuan, kami akan mengerahkan sumber daya yang ada," ujar calon tunggal Kapolri tersebut.
Baca juga berita Polri butuh Kapolri antikorupsi
(kri)