Bukan jaminan pimpinan lembaga non parpol tak korup
Jum'at, 04 Oktober 2013 - 12:56 WIB
Bukan jaminan pimpinan lembaga non parpol tak korup
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menilai, tak ada jaminan pimpinan lembaga negara bukan dari partai politik (parpol) terlepas dari berbagai kepentingan, termasuk masalah korupsi.
"Saya kira bukan satu jaminan orang parpol akan melakukan apa yang disebut tindak pidana korupsi, (lihat kasus) Rudi Rubiandini dia dari akademisi dari profesional (tapi korupsi)," kata Sudding di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2013).
Menurutnya, masalah kepemimpinan lembaga bukan berdasar apakah dari parpol atau bukan, melainkan dari moral pemimpin tersebut. "Jadi kembali ke moral itu. Jadi bukan persoalan orang politik atau bukan," ucap politikus dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.
"Ini persoalan moral, personal kalau yang bersangkutan bukan pengabdian, katakanlah untuk mencari di luar bentuk pengabdian, yah akan jadi seperti itu (Akil). Saya kira tidak ada jaminan (bukan dari parpol tidak korupsi)," sambungnya.
Sudding menjelaskan, yang harus diperbaiki bukan sumber dari mana pemimpin lembaga negara itu berasal, melainkan proses rekrutmen yang dilakukan hingga menjadikannya seorang pemimpin. "Kalau perbaiki sistem saya setuju, gimana proses rekrutmen seperti fit and proper test ini. Jangan kepentingan politik masuk ke dalam situ," tuntasnya.
Baca juga berita terkait, Adnan Buyung minta 8 Hakim MK mundur.
"Saya kira bukan satu jaminan orang parpol akan melakukan apa yang disebut tindak pidana korupsi, (lihat kasus) Rudi Rubiandini dia dari akademisi dari profesional (tapi korupsi)," kata Sudding di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2013).
Menurutnya, masalah kepemimpinan lembaga bukan berdasar apakah dari parpol atau bukan, melainkan dari moral pemimpin tersebut. "Jadi kembali ke moral itu. Jadi bukan persoalan orang politik atau bukan," ucap politikus dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.
"Ini persoalan moral, personal kalau yang bersangkutan bukan pengabdian, katakanlah untuk mencari di luar bentuk pengabdian, yah akan jadi seperti itu (Akil). Saya kira tidak ada jaminan (bukan dari parpol tidak korupsi)," sambungnya.
Sudding menjelaskan, yang harus diperbaiki bukan sumber dari mana pemimpin lembaga negara itu berasal, melainkan proses rekrutmen yang dilakukan hingga menjadikannya seorang pemimpin. "Kalau perbaiki sistem saya setuju, gimana proses rekrutmen seperti fit and proper test ini. Jangan kepentingan politik masuk ke dalam situ," tuntasnya.
Baca juga berita terkait, Adnan Buyung minta 8 Hakim MK mundur.
(maf)
