Golkar setuju pimpinan lembaga negara bukan dari parpol
Golkar setuju pimpinan lembaga negara bukan dari parpol
A
A
A
Sindonews.com - Partai Golkar setuju dengan pendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar pimpinan lembaga tinggi negara di luar DPR, DPD dan MPR bukan berasal dari kader partai politik.
"Bahkan Partai Golkar memperluasnya lagi dengan menambahkan lembaga non kementrian, yang berurusan dengan hukum untuk tidak diduduki oleh orang-orang partai," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Tantowi Yahya, melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/10/2013).
Kata dia, hal tersebut berkaca dari penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap.
"Lembaga-lembaga tersebut harus steril dari kepentingan politik. Penangkapan Akil Muchtar oleh KPK harus dijadikan pelajaran penting, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari," terangnya.
"Keterlibatan Ketua lembaga tinggi negara yang menjadi benteng konstitusi dalam tindak pidana korupsi sangat memprihatinkan," sambungnya.
Ke depan, ia pun berharap proses pemilihan pimpinan lembaga-lembaga tersebut harus lebih diperketat. Rekam jejak setiap calon harus benar-benar diperhatikan, integritas dan moralnya harus tidak diragukan dan non partisan.
"Ini agar keputusan-keputusan yang diambil pejabat bersangkutan benar-benar lepas dari intervensi dan kepentingan politik," tuntasnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
"Bahkan Partai Golkar memperluasnya lagi dengan menambahkan lembaga non kementrian, yang berurusan dengan hukum untuk tidak diduduki oleh orang-orang partai," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Tantowi Yahya, melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/10/2013).
Kata dia, hal tersebut berkaca dari penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap.
"Lembaga-lembaga tersebut harus steril dari kepentingan politik. Penangkapan Akil Muchtar oleh KPK harus dijadikan pelajaran penting, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari," terangnya.
"Keterlibatan Ketua lembaga tinggi negara yang menjadi benteng konstitusi dalam tindak pidana korupsi sangat memprihatinkan," sambungnya.
Ke depan, ia pun berharap proses pemilihan pimpinan lembaga-lembaga tersebut harus lebih diperketat. Rekam jejak setiap calon harus benar-benar diperhatikan, integritas dan moralnya harus tidak diragukan dan non partisan.
"Ini agar keputusan-keputusan yang diambil pejabat bersangkutan benar-benar lepas dari intervensi dan kepentingan politik," tuntasnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
Explore More