Taslim minta bentuk pengawasan MK
Jum'at, 04 Oktober 2013 - 11:31 WIB
Taslim minta bentuk pengawasan MK
A
A
A
Sindonews.com - Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar atas dugaan suap, semakin tampak jelas tidak ada lembaga peradilan yang bersih di Indonesia.
Anggota Komisi III DPR RI Taslim Chaniago menegaskan, kedepannya perlu ada pengawasan untuk hakim konstitusi seperti hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung.
"Pengawasan untuk MK itu harus ada, sekuat apapun lembaga itu tidak bisa tanpa diawasi," tegas Taslim, Jumat (4/10/2013).
Politisi PAN itu menegaskan, sudah sangat jelas di setiap tempat yang memiliki "power" itu, memiliki kecenderungan untuk berbuat korupsi. Dimanapun dan siapapun bisa saja melakukan korupsi, dan untuk menghindarinya itu tergantung integritas seseorang tersebut.
Termasuk di MK sendiri, peluang terjadinya praktik kotor itu cukup banyak. "Selama ini para Hakim MK itu bekerja tanpa pengawasan, ini sebenarnya tidak etis, intinya harus ada pengawasan," ujar Taslim.
Dia juga merasa sedih terhadap apa yang dilakukan Akil Mochtar. Menurutnya, mungkin selama ini orang menganggap MK bersih dan terbebas dari praktik kotor. Namun, dengan adanya kasus ini anggapan baik itu berubah dengan caci makian. "Ini telah membuat rakyat Indonesia marah, dan mengejutkan," ujarnya.
Taslim juga mendorong KPK untuk terus mengungkap mafia-mafia peradilan hingga ke akarnya. Lembaga peradilan itu tempat orang mencari keadilan, dan harus terbebas dari segala macam praktik tidak baik.
Klik di sini untuk berita terkait.
Anggota Komisi III DPR RI Taslim Chaniago menegaskan, kedepannya perlu ada pengawasan untuk hakim konstitusi seperti hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung.
"Pengawasan untuk MK itu harus ada, sekuat apapun lembaga itu tidak bisa tanpa diawasi," tegas Taslim, Jumat (4/10/2013).
Politisi PAN itu menegaskan, sudah sangat jelas di setiap tempat yang memiliki "power" itu, memiliki kecenderungan untuk berbuat korupsi. Dimanapun dan siapapun bisa saja melakukan korupsi, dan untuk menghindarinya itu tergantung integritas seseorang tersebut.
Termasuk di MK sendiri, peluang terjadinya praktik kotor itu cukup banyak. "Selama ini para Hakim MK itu bekerja tanpa pengawasan, ini sebenarnya tidak etis, intinya harus ada pengawasan," ujar Taslim.
Dia juga merasa sedih terhadap apa yang dilakukan Akil Mochtar. Menurutnya, mungkin selama ini orang menganggap MK bersih dan terbebas dari praktik kotor. Namun, dengan adanya kasus ini anggapan baik itu berubah dengan caci makian. "Ini telah membuat rakyat Indonesia marah, dan mengejutkan," ujarnya.
Taslim juga mendorong KPK untuk terus mengungkap mafia-mafia peradilan hingga ke akarnya. Lembaga peradilan itu tempat orang mencari keadilan, dan harus terbebas dari segala macam praktik tidak baik.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
