MK diharapkan segera benahi sistem
Kamis, 03 Oktober 2013 - 14:40 WIB
MK diharapkan segera benahi sistem
A
A
A
Sindonews.com - Salah satu penyebab masih terjadinya praktik penyuapan dilakukan dalam Mahkamah Konstitusi (MK) dituding karena sistem yang buruk. Karenanya disarankan agar sistem yang ada di MK diperbaiki.
"Sejak zaman dipimpin oleh Mahfud MD, kecurigaan terjadinya suap dalam tubuh MK sudah ada, namun memang baru kali ini benar-benar bisa terungkap. Dengan memperbaiki sistem, diharapkan tidak akan terulang lagi kejadian seperti ini," ujar Pengamat Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Sahlan Sahid di Yogyakarta, Kamis (3/10/2013).
"Dan pengetatan pengawasan terhadap MK wajib dilakukan karena selama ini saya rasa pengawasan yang dilakukan masih kurang meskipun ada hakim etiknya dari pihak luar," lanjutnya.
Pengawasan yang dimaksud Sahlan ialah pengawasan sehari-hari. Pengawasan dari sisi internal tersebut bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY).
Tak hanya itu, Sahlan menginginkan agar konfigurasi hakim MK harus diubah. Jika selama ini hakim MK hanya kumpulan hakim di MA dan sebagian dipilih DPR, ke depannya rekrutmen hakim MK harus dipilih sebagaimana pemilihan hakim untuk MA.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pukat UGM Hasrul Halili menuturkan, KPK wajib menuntaskan kasus tersebut secara menyeluruh. Siapapun yang terlibat wajib dimintai keterangan dan ditindak tegas.
Sebagai lembaga yang tersangkut, MK wajib membuka diri dan membersihkan diri. MK harus kooperatif menyelesaikan masalah ini.
"MK jangan justru membentengi diri tapi justru mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Ini sebagai bukti bahwa MK benar-benar mencari keadilan dan masih bisa dipercaya sebagai lembaga peradilan konstitusi," ujarnya.
Baca juga berita Abraham setuju, Akil Mochtar dihukum mati
"Sejak zaman dipimpin oleh Mahfud MD, kecurigaan terjadinya suap dalam tubuh MK sudah ada, namun memang baru kali ini benar-benar bisa terungkap. Dengan memperbaiki sistem, diharapkan tidak akan terulang lagi kejadian seperti ini," ujar Pengamat Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Sahlan Sahid di Yogyakarta, Kamis (3/10/2013).
"Dan pengetatan pengawasan terhadap MK wajib dilakukan karena selama ini saya rasa pengawasan yang dilakukan masih kurang meskipun ada hakim etiknya dari pihak luar," lanjutnya.
Pengawasan yang dimaksud Sahlan ialah pengawasan sehari-hari. Pengawasan dari sisi internal tersebut bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY).
Tak hanya itu, Sahlan menginginkan agar konfigurasi hakim MK harus diubah. Jika selama ini hakim MK hanya kumpulan hakim di MA dan sebagian dipilih DPR, ke depannya rekrutmen hakim MK harus dipilih sebagaimana pemilihan hakim untuk MA.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pukat UGM Hasrul Halili menuturkan, KPK wajib menuntaskan kasus tersebut secara menyeluruh. Siapapun yang terlibat wajib dimintai keterangan dan ditindak tegas.
Sebagai lembaga yang tersangkut, MK wajib membuka diri dan membersihkan diri. MK harus kooperatif menyelesaikan masalah ini.
"MK jangan justru membentengi diri tapi justru mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Ini sebagai bukti bahwa MK benar-benar mencari keadilan dan masih bisa dipercaya sebagai lembaga peradilan konstitusi," ujarnya.
Baca juga berita Abraham setuju, Akil Mochtar dihukum mati
(kri)
