Mabes Polri tuding Adnan tak punya data
Selasa, 17 September 2013 - 14:27 WIB
Mabes Polri tuding Adnan tak punya data
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto meyakini, pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, yang menyebutkan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi terkorup di Indonesia versi Transparency International Indonesia (TII), adalah pernyataan lama dari TII yang diulang oleh Adnan Pandu Praja.
"Kalau yang dimaksud bersumber dari info dari lembaga survei transparansi berarti itu survei lama, dan sudah pernah ditanggapi hal itu. Artinya, beliau tidak punya data sendiri," kata Agus di Kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2013).
Agus meyakini, hasil survei dari lembaga survei TII tersebut tidak dapat mewakili seluruh koresponden yang ada di Indonesia. Karena sampel yang digunakan hanyalah seribu koresponden dari 240 juta penduduk di Indonesia.
"Kalau tidak salah, itu surveinya diambil dari seribu orang dari lima kota. Masyarakat Indonesia itu ada 200 juta lebih, dengan responden seribu orang, apa bisa mewakili yang 200 juta orang? Tentu ini perlu dianalisis lagi, kami juga ingin tahu latar belakang penyampaian info yang seperti ini," tandas Agus.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
"Kalau yang dimaksud bersumber dari info dari lembaga survei transparansi berarti itu survei lama, dan sudah pernah ditanggapi hal itu. Artinya, beliau tidak punya data sendiri," kata Agus di Kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2013).
Agus meyakini, hasil survei dari lembaga survei TII tersebut tidak dapat mewakili seluruh koresponden yang ada di Indonesia. Karena sampel yang digunakan hanyalah seribu koresponden dari 240 juta penduduk di Indonesia.
"Kalau tidak salah, itu surveinya diambil dari seribu orang dari lima kota. Masyarakat Indonesia itu ada 200 juta lebih, dengan responden seribu orang, apa bisa mewakili yang 200 juta orang? Tentu ini perlu dianalisis lagi, kami juga ingin tahu latar belakang penyampaian info yang seperti ini," tandas Agus.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
(stb)
