Sibuk urus partai, SBY dinilai abaikan tugas presiden
Selasa, 17 September 2013 - 10:36 WIB
Sibuk urus partai, SBY dinilai abaikan tugas presiden
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jendral Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Adhie Massardi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa mengurus negara yang dipimpin olehnya.
Hal tersebut menurut Adhie dikarenakan SBY cenderung lebih senang mengurusi Partai Demokrat daripada mengurusi negara yang sudah menjadi kewajibannya.
"SBY sebagai Presiden sudah meninggalkan, nyaris seluruh tugas dan tanggungjawabnya," kata Adhie saat berbincang dengan Sindonews melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa (17/9/2013).
Adhie juga mengatakan bahwa SBY seringkali menghabiskan waktunya untuk Partai Demokrat dikarenakan selama ini banyak petinggi di Partai Demokrat yang terlibat skandal korupsi.
Untuk itu, menjelang Pemilihan Umum 2014 nanti, Adhie meyakini bahwa SBY akan terus memikirkan cara untuk menaikkan elektabilitas partainya, kendati saat ini banyak lembaga survei yang mengatakan bahwa elektabilitas Partai Demokrat sudah terjun bebas.
"Waktunya lebih banyak terkuras untuk mengurusi partai yang elektabilitasnya tergerus akibat skandal korupsi yang melibatkan para petingginya," tandas Adhie.
Hal tersebut menurut Adhie dikarenakan SBY cenderung lebih senang mengurusi Partai Demokrat daripada mengurusi negara yang sudah menjadi kewajibannya.
"SBY sebagai Presiden sudah meninggalkan, nyaris seluruh tugas dan tanggungjawabnya," kata Adhie saat berbincang dengan Sindonews melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa (17/9/2013).
Adhie juga mengatakan bahwa SBY seringkali menghabiskan waktunya untuk Partai Demokrat dikarenakan selama ini banyak petinggi di Partai Demokrat yang terlibat skandal korupsi.
Untuk itu, menjelang Pemilihan Umum 2014 nanti, Adhie meyakini bahwa SBY akan terus memikirkan cara untuk menaikkan elektabilitas partainya, kendati saat ini banyak lembaga survei yang mengatakan bahwa elektabilitas Partai Demokrat sudah terjun bebas.
"Waktunya lebih banyak terkuras untuk mengurusi partai yang elektabilitasnya tergerus akibat skandal korupsi yang melibatkan para petingginya," tandas Adhie.
(lal)
