Pengamat nilai RPJPN lebih baik dari GBHN
Sabtu, 14 September 2013 - 09:50 WIB
Pengamat nilai RPJPN lebih baik dari GBHN
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro mengakui, tidak ada kejelasan presiden akan membawa arah pembangunan kemana. Sehingga menjelang pemilihan presiden (pilpres) masyarakat selalu sibuk, tidak hanya menggadang-gadang siapa yang akan tampil dalam pilpres. Tetapi apakah calon itu mampu membawa perubahan lebih baik.
"Kelihantannya seluruh presiden yang memimpin tidak jelas mau membawa negara kemana. Pertanyaan kita jadi sangat kritis kedepan, kira-kira presiden kedepan nanti mau bagun apa lagi," katanya, Sabtu (14/9/2013).
Namun demikian, apakah relevan jika Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ini dihidupkan kembali. Dia mengatakan, sebenarnya GBHN bersifat normatif dan hanya disusun oleh politisi dan tidak detail.
Menurutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasionl (RPJPN) saat ini, malah lebih detail dan disusun oleh profesional.
"Menurut saya yang paling pokok membuat sinergi antara pusat dan daerah. Dan ini khususnya sesuai karakteristik geografis," katanya.
Siti mengatakan, pembangunan saat ini antara provinsi dengan kabupaten/kota tidak sinkron. Dalam hal ini, menurut dia masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang dapat membangun negara secara sinkron.
"Kita harapkan ada blue print yang jelas, Indonesia kedepan mau jadi apa dan diletakkan dimana. Karena itu kita butuh pemimpin yang membawa mewujudkan hal ini. Ini persoalan leadership tak hanya semata-mata GBHN," katanya
Sehingga menurutnya, pada pemilu mendatang pemilu perlu dimaknai secara serius. Masyarakat seharusnya memaknai pemilu tidak sekedar pergantian pemimpin. Tetapi mencari sosok yang sungguh-sungguh membangun Indonesia.
"Civil sociaty harus menantang para calon mengeluarkan formula. Tidak hanya sekedar politik pencitraan. Kita sekarang berada disistem multi partai ekstrim yang semua gagasan tidak lepas dari politisasi. Tapi kita coba bangkitkan kebijakan untuk pembangunaan," katanya.
"Kelihantannya seluruh presiden yang memimpin tidak jelas mau membawa negara kemana. Pertanyaan kita jadi sangat kritis kedepan, kira-kira presiden kedepan nanti mau bagun apa lagi," katanya, Sabtu (14/9/2013).
Namun demikian, apakah relevan jika Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ini dihidupkan kembali. Dia mengatakan, sebenarnya GBHN bersifat normatif dan hanya disusun oleh politisi dan tidak detail.
Menurutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasionl (RPJPN) saat ini, malah lebih detail dan disusun oleh profesional.
"Menurut saya yang paling pokok membuat sinergi antara pusat dan daerah. Dan ini khususnya sesuai karakteristik geografis," katanya.
Siti mengatakan, pembangunan saat ini antara provinsi dengan kabupaten/kota tidak sinkron. Dalam hal ini, menurut dia masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang dapat membangun negara secara sinkron.
"Kita harapkan ada blue print yang jelas, Indonesia kedepan mau jadi apa dan diletakkan dimana. Karena itu kita butuh pemimpin yang membawa mewujudkan hal ini. Ini persoalan leadership tak hanya semata-mata GBHN," katanya
Sehingga menurutnya, pada pemilu mendatang pemilu perlu dimaknai secara serius. Masyarakat seharusnya memaknai pemilu tidak sekedar pergantian pemimpin. Tetapi mencari sosok yang sungguh-sungguh membangun Indonesia.
"Civil sociaty harus menantang para calon mengeluarkan formula. Tidak hanya sekedar politik pencitraan. Kita sekarang berada disistem multi partai ekstrim yang semua gagasan tidak lepas dari politisasi. Tapi kita coba bangkitkan kebijakan untuk pembangunaan," katanya.
(stb)
