DPR: Pemerintah harus tolak ajakan Partai Koalisi Australia
Kamis, 29 Agustus 2013 - 03:06 WIB
DPR: Pemerintah harus tolak ajakan Partai Koalisi Australia
A
A
A
Sindonews.com - Komisi I DPR meminta sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak ajakan Partai Koalisi pimpinan Tony Abbot terkait penyelesaian People Smuggle dengan pembelian perahu nelayan.
Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, seyogyanya pemerintah dapat mengambil langkah tegas dalam mengahadapi ancaman kawasan kedaulatan NKRI. Menurutnya, pengambilan sikap tegas kepada pihak partai koalisi Australia yang memiliki niat yang kurang baik.
Ketua DPP Partai Hanura Bidang Pertahanan dan Informasi ini memaparkan rencananya Partai Koalisi pimpinan Tony Abbot terkait penyelesaian People Smuggle dengan pembelian perahu nelayan.
"Mereka juga mengiming-imingi warga Indonesia dengan uang untuk memberikan informasi. Untuk itu pemerintah jangan terlibat dalam politik domestik Australia," tandasnya saat dihubungi SINDO, Rabu (28/8/2013) malam.
Untuk itu, lanjut dia pemerintah harus menolak ide tersebut. Karena rakyat indonesia tidak seharusnya direndahkan oleh ide Tony Abbot.
"DPR, khususnya Komisi I tidak akan menyetujui solusi yang mengintervensi kedaulatan Indonesia, bahkan membuat warga Indonesia bertindak sebagai vigilanti," ujar dia.
Lanjut dia, dalam pengawasan intelejen negara seharusnya ditingkatkan deteksi dini guna mengetahui tindakan convert action yang dilakukan oleh "orang-orang Tony".
"Hal itu tentu saja bukan dengan cara turut campuri urusan domestik Australia. Tetapi kita bekerja sebatas menjaga kedaulatan kita," tegas dia.
Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, seyogyanya pemerintah dapat mengambil langkah tegas dalam mengahadapi ancaman kawasan kedaulatan NKRI. Menurutnya, pengambilan sikap tegas kepada pihak partai koalisi Australia yang memiliki niat yang kurang baik.
Ketua DPP Partai Hanura Bidang Pertahanan dan Informasi ini memaparkan rencananya Partai Koalisi pimpinan Tony Abbot terkait penyelesaian People Smuggle dengan pembelian perahu nelayan.
"Mereka juga mengiming-imingi warga Indonesia dengan uang untuk memberikan informasi. Untuk itu pemerintah jangan terlibat dalam politik domestik Australia," tandasnya saat dihubungi SINDO, Rabu (28/8/2013) malam.
Untuk itu, lanjut dia pemerintah harus menolak ide tersebut. Karena rakyat indonesia tidak seharusnya direndahkan oleh ide Tony Abbot.
"DPR, khususnya Komisi I tidak akan menyetujui solusi yang mengintervensi kedaulatan Indonesia, bahkan membuat warga Indonesia bertindak sebagai vigilanti," ujar dia.
Lanjut dia, dalam pengawasan intelejen negara seharusnya ditingkatkan deteksi dini guna mengetahui tindakan convert action yang dilakukan oleh "orang-orang Tony".
"Hal itu tentu saja bukan dengan cara turut campuri urusan domestik Australia. Tetapi kita bekerja sebatas menjaga kedaulatan kita," tegas dia.
(kri)
