Pemerintah RI diminta tarik Dubesnya di Mesir

Kamis, 22 Agustus 2013 - 23:03 WIB
Pemerintah RI diminta...
Pemerintah RI diminta tarik Dubesnya di Mesir
A A A
Sindonews.com - Belum adanya sikap tegas Pemerintah Republik Indonesia (RI) terkait konflik politik di Mesir yang telah menimbulkan ratusan korban jiwa dari rakyat sipil, membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI angkat bicara.

Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Asmin Amin mendesak Pemerintah RI yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menarik duta besarnya sebagai bentuk protes dan sikap tegas Indonesia menolak aksi kudeta militer.

"Konflik di Mesir ini adalah bencana kemanusiaan. Tidak bisa diabaikan. Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas menolak aksi kudeta militer terhadap pemerintahan Mursi. Indonesia harus menarik duta-duta besarnya di Mesir. Bila perlu putuskan hubungan dengan Mesir," ujar legislator Senayan yang menggantikan Anis Matta ini.

Politisi asal Makassar bergaya nyentrik ini menilai, Pemerintah Indonesia tak perlu mengkhawatirkan soal hubungan diplomasi politik dan ekonomi dengan Mesir, sebab masalah kemanusiaan jauh lebih penting. Bila perlu, kata dia, Pemerintah Indonesia jangan mengakui pemerintahan baru yang direbut dengan kudeta militer.

Menurut anggota Komisi VII DPR RI ini, Indonesia memiliki hutang budi atau jasa yang sangat besar terhadap Mesir. Saat diawal kemerdekaan Indonesia, Mesir adalah negara yang sangat tulus mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sehingga saatnya kini Indonesia harus berbalas jasa.

Asmin juga mendesak Pemerintah RI untuk segera mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Mesir, baik mereka yang berstatus pelajar/mahasiswa, pekerja, dan semua elemen WNI di Mesir.

"Ini Pak SBY sangat lamban bersikap. Dia tegas ketika hal-hal sepele. Sekarang masalah genting, harusnya dia bersikap tegas. Tarik semua WNI di Mesir, tarik duta besar kita, putuskan hubungan dengan Mesir. Tunjukkan bahwa Indonesia menentang kudeta berdarah militer yang telah merenggut nyawa ratusan orang warga sipil," tegas.
(lal)
Berita Terkait
Indonesia Punya Peran...
Indonesia Punya Peran Penting dalam Diplomasi Internasional
Travel Alliance + Grab...
Travel Alliance + Grab + Trip.com = Kombo Mantap untuk Ngebolang Keliling Asia!
Kisah di Balik Monumen...
Kisah di Balik Monumen Soekarno Rancangan Ridwan Kamil di Aljazair
Memahami Pendekatan...
Memahami Pendekatan Luar Negeri Prabowo: Refleksi Lawatan ke LN
Jokowi dan Pendekatan...
Jokowi dan Pendekatan Realis dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Peringati Hari Solidaritas,...
Peringati Hari Solidaritas, Kemlu: Palestina Terpatri dalam Inti Politik Luar Negeri RI
Berita Terkini
Breaking News! Kepala...
Breaking News! Kepala BGN Nanik S Deyang Mengundurkan Diri
Refly Harun Soroti Putusan...
Refly Harun Soroti Putusan Hakim Praperadilan Roy Suryo: Hak Menggugat Tak Bisa Dibatasi
Presiden Prabowo Pimpin...
Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pelantikan Perwira TNI-Polri di Istana Pagi Ini
Panglima TNI Instruksikan...
Panglima TNI Instruksikan Seluruh Prajurit Bantu Penanganan Sampah Nasional
3 Brigjen Pol Dapat...
3 Brigjen Pol Dapat Penugasan Baru ke Itwasum Polri pada Mutasi Juni 2026, Ini Daftar Namanya
UU PFII Bukti Pemerintah...
UU PFII Bukti Pemerintah Serius Bangun Fondasi Ekonomi Jangka Panjang
Infografis
Joao Pinheiro, Wasit...
Joao Pinheiro, Wasit Kontroversial di Laga Argentina vs Swiss
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved