Pemerintah RI diminta tarik Dubesnya di Mesir

Sindonews.com - Belum adanya sikap tegas Pemerintah Republik Indonesia (RI) terkait konflik politik di Mesir yang telah menimbulkan ratusan korban jiwa dari rakyat sipil, membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI angkat bicara.

Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Asmin Amin mendesak Pemerintah RI yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menarik duta besarnya sebagai bentuk protes dan sikap tegas Indonesia menolak aksi kudeta militer.

"Konflik di Mesir ini adalah bencana kemanusiaan. Tidak bisa diabaikan. Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas menolak aksi kudeta militer terhadap pemerintahan Mursi. Indonesia harus menarik duta-duta besarnya di Mesir. Bila perlu putuskan hubungan dengan Mesir," ujar legislator Senayan yang menggantikan Anis Matta ini.

Politisi asal Makassar bergaya nyentrik ini menilai, Pemerintah Indonesia tak perlu mengkhawatirkan soal hubungan diplomasi politik dan ekonomi dengan Mesir, sebab masalah kemanusiaan jauh lebih penting. Bila perlu, kata dia, Pemerintah Indonesia jangan mengakui pemerintahan baru yang direbut dengan kudeta militer.

Menurut anggota Komisi VII DPR RI ini, Indonesia memiliki hutang budi atau jasa yang sangat besar terhadap Mesir. Saat diawal kemerdekaan Indonesia, Mesir adalah negara yang sangat tulus mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sehingga saatnya kini Indonesia harus berbalas jasa.

Asmin juga mendesak Pemerintah RI untuk segera mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Mesir, baik mereka yang berstatus pelajar/mahasiswa, pekerja, dan semua elemen WNI di Mesir.

"Ini Pak SBY sangat lamban bersikap. Dia tegas ketika hal-hal sepele. Sekarang masalah genting, harusnya dia bersikap tegas. Tarik semua WNI di Mesir, tarik duta besar kita, putuskan hubungan dengan Mesir. Tunjukkan bahwa Indonesia menentang kudeta berdarah militer yang telah merenggut nyawa ratusan orang warga sipil," tegas.