PKS akan galang dukungan keluarkan Mesir dari PBB
Rabu, 21 Agustus 2013 - 13:27 WIB
PKS akan galang dukungan keluarkan Mesir dari PBB
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Indonesia diminta lebih tegas dalam melihat tindakan pembunuhan ratusan para demonstran di Mesir sebagai sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai demokrasi harus bertindak lebih tegas terhadap pemerintahan militer Mesir, seperti menarik duta besar Indonesia dari Mesir.
"Bahkan jika perlu menggalang dukungan internasional untuk mengeluarkan Pemerintahan militer Mesir dari keanggotaan PBB," kata anggota Komisi I DPR Syahfan Badri Sampurno lewat rilisnya kepada Sindonews, Rabu (21/8/2013).
Menurutnya, salah satu bentuk tindakan tegas pemerintah bisa dilakukan melalui penarikan Duta Besar (Dubes) Indonesia dari Mesir sebagai bentuk protes. “Penarikan Duta Besar Indonesia merupakan simbol dari keberanian kita sebagai bangsa demokratis dalam menentang setiap bentuk kekerasan negara terhadap rakyatnya,” ucapnya.
Selain mendesak penarikan Dubes Indonesia untuk Mesir, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, Fraksi PKS akan berupaya menggalang dukungan dari seluruh anggota Komisi I DPR lintas fraksi untuk mendesak pemerintah Indonesia menjadi inisiator mengeluarkan pemerintahan militer Mesir dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Penggalangan dukungan itu akan dilakukan Fraksi PKS jika tidak ada klarifikasi yang memuaskan dari pemerintah militer Mesir terhadap pembantaian 500 lebih demonstran,” katanya.
Menurutnya, mengeluarkan Mesir dari keanggotaan PBB itu tidak mustahil dilakukan, karena rezim iliter yang berkuasa telah terindikasi melakukan pelanggaran HAM berat terhadap rakyatnya. “Bahkan selain dikeluarkan, pimpinan militer Mesir bisa diseret ke Pengadilan Internasional Denhaag atas tindakan kejahatan kemanusiaan,” pungkasnya.
Untuk mengetahui lebih banyak berita tentang Mesir, silakan klik link ini
Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai demokrasi harus bertindak lebih tegas terhadap pemerintahan militer Mesir, seperti menarik duta besar Indonesia dari Mesir.
"Bahkan jika perlu menggalang dukungan internasional untuk mengeluarkan Pemerintahan militer Mesir dari keanggotaan PBB," kata anggota Komisi I DPR Syahfan Badri Sampurno lewat rilisnya kepada Sindonews, Rabu (21/8/2013).
Menurutnya, salah satu bentuk tindakan tegas pemerintah bisa dilakukan melalui penarikan Duta Besar (Dubes) Indonesia dari Mesir sebagai bentuk protes. “Penarikan Duta Besar Indonesia merupakan simbol dari keberanian kita sebagai bangsa demokratis dalam menentang setiap bentuk kekerasan negara terhadap rakyatnya,” ucapnya.
Selain mendesak penarikan Dubes Indonesia untuk Mesir, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, Fraksi PKS akan berupaya menggalang dukungan dari seluruh anggota Komisi I DPR lintas fraksi untuk mendesak pemerintah Indonesia menjadi inisiator mengeluarkan pemerintahan militer Mesir dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Penggalangan dukungan itu akan dilakukan Fraksi PKS jika tidak ada klarifikasi yang memuaskan dari pemerintah militer Mesir terhadap pembantaian 500 lebih demonstran,” katanya.
Menurutnya, mengeluarkan Mesir dari keanggotaan PBB itu tidak mustahil dilakukan, karena rezim iliter yang berkuasa telah terindikasi melakukan pelanggaran HAM berat terhadap rakyatnya. “Bahkan selain dikeluarkan, pimpinan militer Mesir bisa diseret ke Pengadilan Internasional Denhaag atas tindakan kejahatan kemanusiaan,” pungkasnya.
Untuk mengetahui lebih banyak berita tentang Mesir, silakan klik link ini
(maf)
