Kemensos ragukan validitas penelitian Ombudsman
Selasa, 23 Juli 2013 - 08:05 WIB
Kemensos ragukan validitas penelitian Ombudsman
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Sosial (Kemensos) meragukan validitas observas yang dilakukan Ombudsman terhadap 18 kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik khususnya unit pelayanan perizinan.
Seperti diketahui, Kemensos merupakan salah satu dari lima Kementerian yang mendapat rapor merah karena pelayanan publiknya dianggap buruk atau tidak maksimal.
"Kita meragukan validitas penelitian Ombudsman itu. Itu kan observasi, berapa kuat sih validitasnya?," ujar Kepala Biro Humas Kemensos Benny Setia Nugraha kepada Sindonews saat dihubungi, Senin (22/7/2013) malam.
Sebab, ujar dia, penelitian Ombudsman itu dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2013. "Ngapain baru diumumkan sekarang? Ombudsman perlu ingat bahwa Kemensos raih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Artinya, pelayanan pada publik berjalan dengan baik," katanya.
Lagipula, kata dia, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana pernah datang ke Kemensos pada acara pencanangan wilayah bebas korupsi.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Ombudsman melakukan observasi terhadap 18 kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik khususnya unit pelayanan perizinan. Observasi itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009.
Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana mengatakan, dari hasil penelitian tersebut lima kementerian belum maksimal dalam pelayanan publik sehingga mendapatkan rapor merah.
"Lima kementerian mendapatkan rapor merah karena belum mematuhi seluruh komponen standar yang tertuang dalam Undang-Undang Pelayanan Publik," kata Danang di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2013).
Lima kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Sementara, sembilan kementerian yang mendapatkan rapor kuning adalah Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Sedangkan, empat kementerian memasuki zona aman atau berada di zona hijau karena tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan undang-undang tentang pelayanan publik sangat tinggi. Mereka adalah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Seperti diketahui, Kemensos merupakan salah satu dari lima Kementerian yang mendapat rapor merah karena pelayanan publiknya dianggap buruk atau tidak maksimal.
"Kita meragukan validitas penelitian Ombudsman itu. Itu kan observasi, berapa kuat sih validitasnya?," ujar Kepala Biro Humas Kemensos Benny Setia Nugraha kepada Sindonews saat dihubungi, Senin (22/7/2013) malam.
Sebab, ujar dia, penelitian Ombudsman itu dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2013. "Ngapain baru diumumkan sekarang? Ombudsman perlu ingat bahwa Kemensos raih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Artinya, pelayanan pada publik berjalan dengan baik," katanya.
Lagipula, kata dia, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana pernah datang ke Kemensos pada acara pencanangan wilayah bebas korupsi.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Ombudsman melakukan observasi terhadap 18 kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik khususnya unit pelayanan perizinan. Observasi itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009.
Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana mengatakan, dari hasil penelitian tersebut lima kementerian belum maksimal dalam pelayanan publik sehingga mendapatkan rapor merah.
"Lima kementerian mendapatkan rapor merah karena belum mematuhi seluruh komponen standar yang tertuang dalam Undang-Undang Pelayanan Publik," kata Danang di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2013).
Lima kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Sementara, sembilan kementerian yang mendapatkan rapor kuning adalah Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Sedangkan, empat kementerian memasuki zona aman atau berada di zona hijau karena tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan undang-undang tentang pelayanan publik sangat tinggi. Mereka adalah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
(kri)
