WALHI: Pemerintah masih pro kepada asing

Senin, 15 Juli 2013 - 08:27 WIB
WALHI: Pemerintah masih...
WALHI: Pemerintah masih pro kepada asing
A A A
Sindonews.com - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Khalisah Khalid geram dengan sikap pemerintah yang selalu menuding organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai antek asing.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) merasa dituding sebagai LSM yang selalu ditunggangi pihak asing. Khalisah mengatakan bahwa sebenarnya yang menjadi antek asing itu adalah pemerintah.

"kalau negara atau pemerintah sebagai antek asing, kami mempertanyakan kliem nasional yang selalu di jual pemerintah kepada publik tidak ada realisasi," tegas Khalisah dalam diskusi bertema 'siapa pro asing: negara atau ormas?' di Dapur Selera, Jakarta, Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan Minggu (14/7/2013).

Khalisah juga mengatakan bahwa selama ini pemerintah selalu mengatasnamakan kepentingan nasional jika berhubungan dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang menyeret kepentingan asing.

"Jadi klaim kepentingan nasional yang selalu dibicarakan pemerintah terkesan ilusi, tidak pernah jelas, sebetulnya secara umum negara ini tidak punya struktur penguasaan sumber daya alam yang dikuasi oleh asing," ungkap Khalisah.

Khalisah juga menegaskan bahwa Indonesia yang saat ini kaya akan SDA, diakui oleh Khalisa hampir seluruhnya dikuasai oleh pihak asing.

"Migas hampir 85 persen dikuasai asing, kepala sawit 7,5 juta hektar dikuasi asing. Hampir semuanya dijual bahan mentah ke asing ketika balik ke kita dengan harga yang sangat mahal, bukan hanya negara yang menuding NGO kelompok asing, ada juga perusahaan perusahaan besar," tandas Khalisah.
(lal)
Berita Terkait
Mendagri Tito Buka Peluang...
Mendagri Tito Buka Peluang Revisi UU Ormas, Evaluasi Transparansi Keuangan
Mendagri Tito Buka Peluang...
Mendagri Tito Buka Peluang Revisi UU Ormas, DPR Terbuka: Kalau Urgen
Partai Perindo Minta...
Partai Perindo Minta Aparat Penegakan Hukum Berantas Premanisme Berkedok Ormas
Wamendagri: Larangan...
Wamendagri: Larangan Seragam Ormas Sudah Diatur di UU 16 Tahun 2017
Syarat Mendirikan Ormas...
Syarat Mendirikan Ormas yang Harus Dipenuhi Anies Baswedan
Antisipasi Bentrokan,...
Antisipasi Bentrokan, Pos Ormas di Tangerang Dibongkar Paksa
Berita Terkini
Oegroseno Buka Suara...
Oegroseno Buka Suara usai Absen dari Panggilan Kortas Tipidkor: Datang Harus Bawa Data
Mahalnya Harga Stabilitas
Mahalnya Harga Stabilitas
Kasus Pembunuhan Sesama...
Kasus Pembunuhan Sesama WNI di Armenia, Kemlu: 2 Orang Dibebaskan, 4 Masih Diperiksa
KPK Periksa Sekjen Kementerian...
KPK Periksa Sekjen Kementerian ATR/BPN dan Pejabat Kemenhut terkait Kasus Bupati Kuansing
Soal Jet Pribadi saat...
Soal Jet Pribadi saat Kunker, Menteri PU: Itu Pesawat Negara, Dioperasikan Kemenhub
Prabowo Disebut Minta...
Prabowo Disebut Minta Nanik Jadi Dewas BGN, Mensesneg: Pengalamannya Bisa Membantu
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved