Adnan Buyung setuju pembangkangan RUU Ormas
Minggu, 30 Juni 2013 - 15:25 WIB
Adnan Buyung setuju pembangkangan RUU Ormas
A
A
A
Sindonews.com - Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) oleh DPR RI masih menuai protes. Anggota Koalisi Kebebasan Berserikat (AKKB) Adnan Buyung Nasution menolak tegas pengesahan tersebut.
"Dan saya setuju jika memang ada pembangkangan (RUU Ormas). Kita setuju sampai akhir hayat pembangan dari masyarakat," kata Adnan Buyung dalam konferensi pers di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2013).
Pria berambut putih yang akrab dipanggil Bang Buyung ini berkeyakinan, RUU Ormas bertolak belakang dengan cita-cita reformasi dari jaman Orde Baru mengenai kebebasan berserikat.
"Ini otoriter. Ini memang keterlaluan, ini kesalahan paradigma berpikir, rakyat kita medeka dengan proklamasi," tegas pengacara senior ini.
Sebelumnya, paripurna DPR RI akan mengesahkan RUU Ormas pada 2 Juli 2013, ini merupakan penundaan dari pertemuan sebelum pada 25 Juni 2013.
Pimpinan Sidang Paripurna Taufik Kurniawan menjelaskan, penundaan ini tidak akan merubah isi setiap pasal yang ada di RUU Ormas namun lebih kepada sosialisasi RUU tersebut.
"Substasi tetap tidak perlu perubahan, kita membutuhkan waktu sosialisasi," terangnya.
Dengan langkah sosialisasi ini, kata Taufik, kan memanggil sejumlah stakeholder untuk menjelaskan RUU itu.
"Dan saya setuju jika memang ada pembangkangan (RUU Ormas). Kita setuju sampai akhir hayat pembangan dari masyarakat," kata Adnan Buyung dalam konferensi pers di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2013).
Pria berambut putih yang akrab dipanggil Bang Buyung ini berkeyakinan, RUU Ormas bertolak belakang dengan cita-cita reformasi dari jaman Orde Baru mengenai kebebasan berserikat.
"Ini otoriter. Ini memang keterlaluan, ini kesalahan paradigma berpikir, rakyat kita medeka dengan proklamasi," tegas pengacara senior ini.
Sebelumnya, paripurna DPR RI akan mengesahkan RUU Ormas pada 2 Juli 2013, ini merupakan penundaan dari pertemuan sebelum pada 25 Juni 2013.
Pimpinan Sidang Paripurna Taufik Kurniawan menjelaskan, penundaan ini tidak akan merubah isi setiap pasal yang ada di RUU Ormas namun lebih kepada sosialisasi RUU tersebut.
"Substasi tetap tidak perlu perubahan, kita membutuhkan waktu sosialisasi," terangnya.
Dengan langkah sosialisasi ini, kata Taufik, kan memanggil sejumlah stakeholder untuk menjelaskan RUU itu.
(hyk)
