JK setuju harga BBM naik
Sabtu, 01 Juni 2013 - 12:47 WIB
JK setuju harga BBM naik
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyetujui wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kini tengah dikaji pemerintah dan DPR RI.
Menurutnya, sudah sepantasnya harga BBM bersubdisi dinaikkan oleh pemerintah, pasalnya ini dilakukan untuk kepentingan ekonomi nasional, dengan begitu maka Indonesia semakin memiliki kesempatan untuk membangun.
"Ya selayaknya (BBM naik), tentu karena ini untuk kepentingan ekonomi bangsa, agar bangsa ini punya kemampuan untuk membangun," kata JK usai menghadiri apel siaga dan pengukuhan Satuan Petugas (Satgas) PDI Perjuangan, di Tugu Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, tidak ada alasan pemerintah untuk menunda kembali kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia menjelaskan, jika hal ini tak terjadi justru akan lebih membebani kehidupan masyarakat.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini juga menegaskan bahwa subsisi BBM hingga saat ini diperoleh dari hasil utang luar negeri.
"Lebih terbebani kalau tidak naik, karena itu harus bayar utang. Itu subsidi itu kan dibayar dengan hutang, jangan lupa," tegas mantan Ketua Umum PArtai Golkar ini.
Menurutnya, sudah sepantasnya harga BBM bersubdisi dinaikkan oleh pemerintah, pasalnya ini dilakukan untuk kepentingan ekonomi nasional, dengan begitu maka Indonesia semakin memiliki kesempatan untuk membangun.
"Ya selayaknya (BBM naik), tentu karena ini untuk kepentingan ekonomi bangsa, agar bangsa ini punya kemampuan untuk membangun," kata JK usai menghadiri apel siaga dan pengukuhan Satuan Petugas (Satgas) PDI Perjuangan, di Tugu Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, tidak ada alasan pemerintah untuk menunda kembali kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia menjelaskan, jika hal ini tak terjadi justru akan lebih membebani kehidupan masyarakat.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini juga menegaskan bahwa subsisi BBM hingga saat ini diperoleh dari hasil utang luar negeri.
"Lebih terbebani kalau tidak naik, karena itu harus bayar utang. Itu subsidi itu kan dibayar dengan hutang, jangan lupa," tegas mantan Ketua Umum PArtai Golkar ini.
(lal)
