KPK buka penyelidikan baru kasus Hambalang
Jum'at, 26 April 2013 - 16:37 WIB
KPK buka penyelidikan baru kasus Hambalang
A
A
A
Sindonews.com - Proyek pembangunan sport center di Hambalangan, Bogor, Jawa Barat (Jabar) sarat penyelewengan.
Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai mengusut dugaan penyelewengan dari sisi proses pengadaan peralatan pada proyek senilai Rp2,5 triliun tersebut.
Juru bicara KPK Johan Budi mengakui pihaknya melakukan penyelidikan baru terkait pengadaan peralatan proyek.
"KPK membuka penyelidikan, terkait pengadaan peralatan di Hambalang," kata Johan di kantor KPK, Jakarta, Jumat (26/4/2013).
Penyelidikan itu kata Johan merupakan kelanjutan dari temuan baru saat gelar perkara beberapa waktu lalu. Saat gelar perkara ditemukan bukti permulaan untuk meningkatkan perkara tersebut ke tingkat penyelidikan.
"Penyelidikan ditingkatkan sejak beberapa waktu lalu," imbuhnya.
Untuk kasus Hambalang, KPK juga tengah menyidik pengadaan bangunan Hambalang, dan aliran dana proyek.
Pengadaan bangunan dalam proyek itu dianggarkan senilai Rp1,2 triliun, sedangkan untuk pengadaan peralatannya senilai Rp1,3 triliun. Pada audit investigasi BPK, juga menyimpulkan jika adanya kerugian negara dalam hal itu.
Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai mengusut dugaan penyelewengan dari sisi proses pengadaan peralatan pada proyek senilai Rp2,5 triliun tersebut.
Juru bicara KPK Johan Budi mengakui pihaknya melakukan penyelidikan baru terkait pengadaan peralatan proyek.
"KPK membuka penyelidikan, terkait pengadaan peralatan di Hambalang," kata Johan di kantor KPK, Jakarta, Jumat (26/4/2013).
Penyelidikan itu kata Johan merupakan kelanjutan dari temuan baru saat gelar perkara beberapa waktu lalu. Saat gelar perkara ditemukan bukti permulaan untuk meningkatkan perkara tersebut ke tingkat penyelidikan.
"Penyelidikan ditingkatkan sejak beberapa waktu lalu," imbuhnya.
Untuk kasus Hambalang, KPK juga tengah menyidik pengadaan bangunan Hambalang, dan aliran dana proyek.
Pengadaan bangunan dalam proyek itu dianggarkan senilai Rp1,2 triliun, sedangkan untuk pengadaan peralatannya senilai Rp1,3 triliun. Pada audit investigasi BPK, juga menyimpulkan jika adanya kerugian negara dalam hal itu.
(lns)
